Jakarta-SuaraNusantara
Persekutuan Gereja-Gereja di Kabupaten Jayapura (PGGJ), Papua, memprotes pembangunan Masjid Agung Al Aqsha Sentani. Dalam rilisnya, Ketua Persekutuan Gereja di Jayapura, Pendeta Robbi Depondoye menyerukan delapan hal terkait sikap gereja di Papua mengenai masalah itu.
Sikap itu adalah sebagai berikut:
- Bunyi azan yang selama ini diperdengarkan dari toa kepada khalayak umum harus diarahkan ke dalam masjid.
- Tidak diperkenankan berdaqwah di seluruh tanah Papua secara khusus di kabupaten Jayapura.
- Siswi-siswi pada sekolah negeri tidak menggunakan pakaian seragam atau busana bernuansa agama tertentu.
- Tidak boleh ada ruang khusus seperti mushala pada fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, terminal dan kantor pemerintah.
- PGGJ akan memproteksi area perumahan KPR BTN tidak boleh ada pembangunan masjid dan mushala.
- Pembangunan rumah ibadah di Kabupaten Jayapura wajib mendapat rekomendasi bersama PGGJ, pemerintah daerah dan pemilik hak ulayat sesuai dengan peraturan pemerintah
- Tinggi bangunan rumah ibadah dan menara agama lain tidak boleh melebihi tinggi bangunan gedung gereja yang ada disekitarnya.
- Pemerintah dan DPR Kabupaten Jayapura wajib menyusun Raperda tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Jayapura.
Selama ini, kata Pdt. Robbi Depondoye, PGGJ melihat masyarakat sebangsa yang berkeyakinan lain di Papua kerap tidak menghargai perasaan umat Kristen, dengan menyembunyikan suara azan melalui pengeras suara, serta membangun tempat ibadah sesuka hati, tanpa lebih dulu berkomunikasi dengan pemeluk agama lain.
“Padahal selama ini PGGJ telah memiliki rasa toleransi yang baik dan menghargai keberadaan agama-agama lain yang ada di Kabupaten Jayapura,” kata Pdt. Robbi Depondoye.
Menanggapi protes PGGJ, Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin berharap agar masalah ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Menag juga mendukung rencana tokoh agama untuk menggelar dialog yang produktif dengan para pihak terkait.
“Selesaikan dengan musyawarah. Kami mendukung penuh langkah-langkah pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Pemda yang akan melakukan musyawarah antar mereka,” kata Menag dalam siaran persnya, Minggu (18/03/2018).
Menag juga mengingatkan agar ketentuan regulasi sebagai hukum positif dan hukum adat beserta nilai-nilai lokal yang berlaku haruslah menjadi acuan bersama.
Selain itu, Menag meminta masing-masing pihak mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai, serta tidak memaksakan kehendak dan pandangan masing-masing. Menurutnya, kerukunan antar umat serta persatuan dan kesatuan bangsa harus ditempatkan pada tujuan tertinggi dalam menyelesaikan masalah.
“Kedepankan suasana kedamaian dan kerukunan antarumat beragama di Papua yang telah dicontohkan dan diwariskan para pendahulu kepada kita semua,” ujarnya.
Menag juga telah memerintahkan jajarannya di Kanwil Kemenag Provinsi Papua dan Kakankemenag Jayapura untuk proaktif dalam ikut menyelesaikan persoalan ini. Kakanwil dan Kakankemenag diminta bertindak konkret dengan memfasilitasi proses dialog dan musyawarah yang akan digelar dengan baik.
“Saya minta Kakanwil dan Kakankemenag proaktif dan terus melaporkan progress penyelesaian masalah di sana,” tuturnya. (Eka)
