Suaranusantara.com – Strategi Institute mengadakan diskusi sebagai peringatan tragedi 27 Juli atau yang dikenal dengan peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996, untuk mengenang perjalanan bangsa dalam mencapai demokrasi yang pada akhirnya mempengaruhi munculnya gerakan reformasi 1998.
Diskusi yang bertema “27 Juli 1996, Sejarah dan Perjuangan Demokrasi Pemuda dan Mahasiswa Indonesia Melawan Rezim Penindas” diadakan pada Kamis, 27 Juli 2023.
Diskusi ini melibatkan beberapa narasumber penting, termasuk adik dari Megawati Soekarnoputri, Sukmawati Sukarnoputri, Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo atau Romo Benny, Wakil Ketua Umum Gerakan Bhineka Nasionalis (GBN) Bob Randilawe, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, dan aktivis Pro Demokrasi Ahmad Robert Rusmiarso.
Pembukaan diskusi dipimpin oleh Bob Randilawe, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem), dan dia mengingatkan kembali bahwa peristiwa 27 Juli 1996 menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru yang sewenang-wenang.
Menurut Dokumen Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), peristiwa Sabtu Kelabu tersebut menyebabkan lima orang tewas dan 143 orang terluka di dalam dan luar gedung. Selain itu, 23 orang dinyatakan hilang, dan 124 pendukung Megawati ditangkap.
Sukmawati Soekarnoputri, putri Bung Karno, menyampaikan kembali detik-detik peristiwa 27 Juli 1996 yang terjadi saat upaya perebutan paksa kantor DPP Partai Rakyat Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat.
Tragedi Kudatuli pecah dalam perseteruan kekuasaan PDI antara kubu Megawati Soekarnoputri dan kubu Soerjadi. Meskipun Megawati terpilih sebagai ketua umum berdasarkan kongres luar biasa (KLB) di Surabaya, Soerjadi juga menyatakan dirinya terpilih sebagai ketua umum PDI berdasarkan KLB Medan.
Tragedi 27 Juli 1996 kemudian memicu rasa tidak puas dari rakyat terhadap Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru. Menurut Sukmawati, peristiwa Kudatuli yang terjadi 27 tahun lalu menjadi pelajaran politik penting bagi dirinya.
Sebagai anggota ormas Gerakan Rakyat Marhaen, dia bersama puluhan ormas dan mahasiswa turut serta dalam perlawanan untuk mempertahankan hak politik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum PDI.
Sementara itu, Romo Benny sebagai Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP menyampaikan pandangannya tentang peristiwa 27 Juli 1996. Dia berharap agar sejarah kelam ini diperjelas agar generasi muda dapat memahami perjalanan bangsa.
Romo Benny juga menekankan bahwa rekonsiliasi yang sempurna memerlukan permintaan maaf dan pengakuan dari pelaku kejahatan kemanusiaan.
Menurutnya, penutupan kasus kejahatan kemanusiaan hanya dengan memberikan kompensasi tanpa pengakuan dari pelaku membuat generasi muda kehilangan pemahaman tentang peristiwa-peristiwa tersebut.
“Ini harus diakui oleh orang yang melakukan itu. Kita nggak pernah mengakui bahwa ini sebenarnya adalah kejahatan kemanusiaan. Bila ada pengakuan, baru ada pemulihan terhadap korban. Jadi penyelesaian kita itu selalu menutup luka itu,” katanya.
Diskusi ini juga membahas pentingnya kesadaran kritis bagi masyarakat sipil dalam mengungkap dan menyelesaikan kasus hak asasi manusia. Romo Benny berharap agar pemerintahan Pak Jokowi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memulihkan hak-hak korban dengan pengakuan dan penyesalan dari pelaku kejahatan.(Red)
Discussion about this post