Depok, Suaranusantara.com – Melalui kanal Telegram, Bjorka membocorkan data pribadi beberapa tokoh dan pejabat tinggi Negara. Salah satunya adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Seperti pejabat yang lain, Bjorka tampak mengunggah identitas seperti NIK sampai riwayat vaksinasi Covid-19.
Namun melalui cuitan di akun Twitternya, Mahfud tidak ambil pusing perihal dibukanya data pribadi tersebut. Mahfud menilai data pribadinya bisa dilihat di berbagai sumber tanpa harus diakses secara rahasia oleh peretas.
“Banyak yang japri saya bahwa data pribadi saya dibocorkan oleh Bjorka hacker. Saya tak ambil pusing dan tak ingin tahu. Sebab data pribadi saya bukan rahasia, Bisa diambil dan dilihat di Wikipedia (Google), di sampul belakang buku-buku saya, di LHKPN KPK. Data pribadi saya terbuka, tak perlu dibocorkan,” ujar Mahfud, dikutip pada Selasa (13/9/2022).
Cuitan ini seolah menegaskan kembali pernyataan Mahfud soal Bjorka yang tidak membahayakan. Namun sikap acuh tak acuh Mahfud ini ternyata menuai pro dan kontra di kalangan warganet. Meski memahami jika data pejabat seperti Mahfud mudah diakses, tetapi publik menyayangkan pemerintah yang seperti tak peduli bila benar data masyarakat Indonesia mudah diretas.
@awfaxxxx : Pak esensi nya bukan dari data bapak yang gak masalah jika terbuka, tapi lemah nya sistem kinerja pemerintah dalam menjamin privasi warga negara nya. Kecewa sih bapak hanya menggunakan kata “saya” ketimbang “kita” padahal bapak pejabat publik.
@lyndaxxxxxxx : It’s not about YOU, Pak. It’s about DATA. Data Bapak diambil cuma utk contoh. Bapak ngeyel begini terus, maka terus dia akan kupas ke dalam data Bpk. Artinya, data serupa SELURUH RAKYAT INDONESIA bisa diretas. Cara baca situasinya begitu, Pak. Again, not everything is about you
@evanxxxxxxx : Bukan masalah datanya penting atau engga tapi keamanan nya. Ibarat rumah saya ga ada barang berharga tapi tiap malem tetep saya gembok pak
Berbeda dengan Mahfud, Menteri BUMN, Erick Thohir juga terkena “serangan” hacker Bjorka. Namun Erick Thohir menanggapinya dengan santai dan mengajak para hacker NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) untuk menjaga kedaulatan digital.
Baginya, menjaga kedaulatan digital tidak bisa hanya dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari ahli digital hingga para peretas Indonesia. Erick meyakini bahwa Indonesia bisa membangun kedaulatan digital dengan cara bergotong royong.
“Tidak ada salahnya sekarang pemerintah bersama ahli digital dan para peretas justru melindungi negara kita terhadap serangan peretas dari negara lain.” Seperti dikutip dari posting twitter akun @DemetrLessy. (ADT)
Discussion about this post