Kabupaten Pandeglang – Jaringan Rakyat Untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) merilis sejumlah survei Aparatur Sipil Negara (ASN) tak netral dalam pilihan politik.
Koordinator Umum JRPD Nana Subaha mengatakan, hal tersebut berkaca pada hasil survei Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem KASN tahun 2018 yang menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab ASN tidak netral.
“Presentase paling tinggi dan mencapai 43,4 persen adalah untuk mempertahankan jabatan,” kata dia saat menggelar Diskusi Publik menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kopi Bakar Perhutani, Pandeglang, Jumat (5/7/2019).
“15,4% akibat adanya hubungan kekeluargaan, 12,1% akibat kekerabatan dengan calon 7,7% akibat kurangnya pemahaman aturan atau regulasi tentang netralitas ASN, serta 5,5% akibat adanya tekanan dari pimpinan,” sebut Nana.
Menurut mantan Ketua Bawaslu Pandeglang itu, di Kabupaten Pandeglang kondisi demikian kentara terjadi saat tahapan Pemilu 2019 lalu.
Dengan demikian, Nana menilai rakyat tentunya butuh abdi negara yang tidak terkontaminasi kepentingan politik karena hal demikian dikhawatirkan melemahkan kinerja ASN dalam melakukan pelayanan publik.
“Perlu kiranya direkomendasikan sebuah sanksi yang lebih keras manakala seorang ASN terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pemenangan kandidat tertentu,” tandasnya.(aep/nji)
Discussion about this post