Kota Tangerang – PDI Perjuangan akan mendorong fraksinya di DPRD agar dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kebijakan manajemen RSUD Kota Tangerang mengenai imbauan penunggu pasien.
“Urgensi dan semangatnya apa? Karena ini kan layanan publik. Kami berharap setiap kebijakan harus diputuskan bersama. Apalagi, wujud masyarakat sekarang kan DPRD. Kami sudah meminta kawan-kawan fraksi untuk menanyai apa yang melatarbelakangi imbauan tersebut,” kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo, Rabu (12/6/2019).
Menerapkan prinsip syariah, RSUD Kota Tangerang memasang imbauan terkait siapa yang seharusnya menunggu pasien saat dirawat.
“Dalam rangka menghindari khalwat dan ikhtilath; penunggu pasien wanita seyogyanya adalah wanita dan penunggu pasien pria seyogyanya adalah pria. Kecuali penunggu pasien adalah keluarga (mahramnya),” demikian bunyi imbauan tersebut.
Gatot mengatakan, seharusny setiap kebijakan yang akan diterapkan harus dilatarbelakangi dengan kajian yang melibatkan banyak unsur, sehingga tidak melahirkan polemik di tengah masyarakat.
“Kota Tangerang terdiri dari banyak etnis, suku dan agama. Setiap peraturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus merujuk pada persoalan kajian yang melibatkan banyak unsur seperti DPRD dan FKUB,” ujar pria yang akrab disapa Bowo ini.
Dia mengingatkan Kota Tangerang sebagai daerah yang ditempati oleh penduduk dengan beragam suku dan umat beragama. Karenanya, kebijakan serta pelayanan publik seyogyanya berguna untuk semua.
“Harus diingat, bahwa RSUD itu milik masyarakat yang didirikan dari hasil pajak bersama, tidak membedakan satu dengan yang lain,” ucapnya.
Ia justru meminta RSUD Kota Tangerang berbenah meningkatkan fasilitas dan pelayanan.
“Sekarang kan tipe C, seharusnya bisa menaikkan greatnya menjadi tipe B bahkan kalau bisa sampai tipe A. Karena APBD kita sanggup kok untuk itu,” pungkasnya.(ahmad/and)
Discussion about this post