Tanjung Selor-SuaraNusantara
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat target pendapatan pajak daerah Provinsi Kaltara di 2017 mencapai 103,87 persen atau kurang lebih Rp 308 miliar. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 297 miliar.
“Alhamdulillah terlampaui 104 persen dari totalitas penerimaan yang kita kelola. Target awal kita itu Rp 297 miliar, tapi realisasinya per 31 Desember 2017 mencapai Rp 307 miliar lebih. Berarti persentasenya mencapai 104 persen,” kata Kepala BP2RD Kaltara Busriansyah, Rabu (10/1).
Diakui Busriansyah, capaian target tersebut dihitung secara keseluruhan. Jika dihitung per jenis pajak, ada beberapa item yang tidak mencapai target. Menurutnya, ini karena memang pertumbuhan item pajak itu relatif kecil dibandingkan dengan kondisi wilayah Kaltara yang seyogianya sangat mendukung pendapatan lebih tinggi. “Memang masih ada kurangnya. Namun untuk pajak kendaraan dominan menyumbang penerimaan daerah,” sebutnya.
Di 2017, lanjutnya, target yang diperoleh dari pajak kendaraan sebesar Rp 71 miliar lebih, dihitung berdasarkan potensi perkembangan dan pertumbuhan kendaraan yang ada di Kaltara. “Nah, rata-rata target PAD (Pendapatan Asli daerah) kita pada 2018 adalah Rp 300 miliar lebih, di mana total PAD sebenarnya sebesar Rp 461 miliar, kemudian realisasi beberapa waktu lalu menjadi Rp 471 miliar. Mudah-mudahan tahun ini mencapai Rp 500 miliar lebih untuk PAD sendiri,” ungkapnya.
Dengan begitu, pada 2018 BP2RD optimis akan adanya peningkatan pendapatan sektor pajak daerah di Kaltara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan pelayanan daerah yaitu, pengadaan dua unit kendaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) keliling, meningkatkan beberapa Samsat pembantu kabupaten dan kota, kemudian membangun pelayanan publik sistem payment point bekerja sama dengan Bank Kaltimtara.
“Payment point itu fasilitas layanan bagi nasabah untuk memudahkan dalam membayar tagihan rutin. Jadi, dimana pun posisi Bank Kaltimtara berada akan kita kaitkan dengan payment point. Termasuk mobil Samsat keliling. Ini semua memungkinkan masyarakat untuk memilih cara pembayaran pajak yang sesuai dengan keinginan, juga menjauhkan praktik calo,” tuntasnya.
Kontributor: Ali
