Jakarta-SuaraNusantara
Sebanyak 171 daearah bakal menggelar pemilihan kepala daerah pada 2018 mendatang, termasuk pemilihan gubernur di Papua. Diharapkan, pesta demokrasi di Papua, berjalan aman, lancar dan demokratis. Bebas dari ujaran kebencian dan politik uang.
“Tadi Pak Gubernur (Papua) menyinggung persiapan-persiapan tahapan-tahapan konsolidasi demokrasi kita dalam mempersiapkan Pilkada,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di acara pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di Jayapura, Papua, Senin, (20/11/2017).
Menurut Tjahjo, MRP bisa berperan dalam mendorong terwujudnya Pilkada berkualitas di tanah Cendrawasih. Sebab merujuk pada Pasal 20 UU No.21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, salah satu kewenangan dan tugas MRP adalah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh DPRD Papua.
Tjahjo pun mengingatkan, dinamika Pilkada 2018 berbeda dari pemilihan serentak sebelumnya. Aromanya sudah berbau pemilihan presiden.
“Hari ini sudah mulai suasana hangat, aroma persiapan Pilkada serentak tahun 2018 yang meliputi 171 daerah baik provinsi kabupaten dan kota berdekatan dengan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang juga digelar serentak,” katanya.
Terlebih lagi, lanjut Tjahjo, pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah pada 2018, mencakup daerah-daerah padat pemilih. Setidaknya 68 persen suara bisa direpresentasikan lewat Pilkada serentak di 171 daerah.
“Pada Agustus tahun depan parpol yang nanti akan lolos verifikasi KPU sudah mulai mengusulkan calon presiden dan calon wakil presiden. Padahal serah terima jabatan dan pelantikan presiden terpilih hasil pemilu serentak harus dipastikan dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2019. Inilah tahapan-tahapan konsolidasi demokrasi yang ada di negara kita,”tutur Tjahjo.
Tjahjo pun memohon para anggota MPR ikut berperan aktif mengawal konsolidasi demokrasi. Khususnya di Papua. Misalnya, ikut gencar memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat Papua, agar bisa menunaikan hak pilihnya dengan baik.
Jika MRP ikut aktif memberi sosialisasi sebagai bagian dari pendidikan politik, Tjahjo yakin konsolidasi demokrasi di bumi Papua akan berjalan dengan baik. Dan, Pilkada pun bisa dilangsungkan dengan sukses.
“Kunci suksesnya sebuah pemilu ada beberapa faktor. Pertama tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat, ” katanya.
Pada Pilkada serentak tahun 2015, kata Tjahjo, KPU berhasil meningkatkan partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi mencapai 70 persen. Pada Pilkada 2016, partisipasi meningkat lagi menjadi 74 sekian persen. Target komisi pemilihan dan Bawaslu sendiri pada Pilkada serentak 2018, tingkat partisipasi pemilih bisa diatas 78 persen.
” Saya juga mohon kepada seluruh kepala daerah SKPD yang ada untuk mendukung mempercepat proses pembuatan e-KTP. Blankonya sudah tersedia karena syarat UU untuk menggunakan hak pilih untuk Pileg dan Pilpres kedepan adalah dasarnya Nomor Induk Kependudukan yang ada di KTP,” kata dia.
Kunci sukses Pilkada kedua, kata dia, kontestasi politik yang digelar bebas dari politik uang. Ia berharap, Pilkada di Papua, juga bebas dari praktek lancung politik uang. Ketiga, bebas dari ujaran kebencian, kampanye bernuansa SARA dan fitnah.
“Karena itu kami meminta kepada Bawaslu, Panwas, kepolisian, kejaksaan dengan Gakumdunya, mari kita sepakat untuk menghilangkan kampanye yang berbau kebencian, berujar SARA, berbau fitnah, itu harus dihilangkan kalau perlu dengan sanksi yang tegas,” katanya.
Jika memang ada pasangan calon atau tim sukses yang dengan sengaja melakukan kampanye hitam, harus diberi sanksi keras dan tegas.  “Ini yang harus ditegakkan secara bersama-sama,” ujarnya.
Penulis: Askur
