Gunungsitoli – SuaraNusantara
Pengangkatan Fonaha Zega sebagai pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nias Utara oleh Bupati Nias Utara, Marselinus Ingati Nazara, menuai protes dari masyarakat. Pasalnya, Fonaha Zega ini merupakan bekas koruptor yang pernah dipenjara selama dua tahun empat bulan.
Gelombang protes datang dari hampir seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali kalangan pelajar dan mahasiswa.
Salah seorang siswa Kelas 10 SMAN 3 Gunungsitoli, Bobby Syukur Damai Zega, kepada SuaraNusantara mengatakan, keputusan Bupati Nias Utara menempatkan Fonaha Zega sebagai Plt Sekda adalah keliru, sebab Fonaha Zega pernah menjadi narapidana atas kasus kejahatan luar biasa.
“Masa pencuri, udah jelas-jelas kita ketahui dia mencuri, lalu dipercayai lagi? Gak mungkin kan? Gak mungkin kita percaya orang yang seperti itu. Bisa rusak pemerintahan Kabupaten Nias Utara nanti,” ujarnya saat ditemui Sabtu (23/9/2017).
Hal senada juga diungkapkan Destin Purnawati Gulö, yang ditemui terpisah. Menurut siswi Kelas XI SMK Dharma Caraka Gunungsitoli jurusan Pariwisata ini, pengangkatan seorang bekas koruptor menjadi Plt Sekda adalah tidak wajar.
“Ya gak bagus lah. Gak sewajarnya lah begitu. Udah dipenjara dia (Fonaha Zega) karena udah korupsi uang rakyat, masa dipercayakan lagi samanya tugas (jabatan Plt Sekda) itu. Dicari aja yang lain, yang lebih baik daripada dia,” tuturnya lembut.
Begitu pula kata, Memori Hulu, salah seorang mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di IKIP Gunungsitoli. Walau dirinya tak memahami persis alur kronologi diangkatnya Fonaha Zega menjadi Plt Sekda serta dasar hukum yang dipegang Bupati Nias Utara kala itu, namun ia menyesali keputusan Bupati Nias Utara tersebut, sebab terkesan tanpa mempertimbangkan status bekas koruptor yang disandang Fonaha Zega.
“Seharusnya Bupati memikirkan sebelumnya, apakah pantas diangkat kembali Fonaha Zega itu atau tidak. Pasti masih banyak orang lain yang lebih pantas dan lebih punya kemampuan untuk menjabat sebagai Sekda,” jelasnya.
Bertentangan dengan Nawa Cita
Rindu Marudut Sitompul SH MH, dosen hukum tata negara di Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Medan, berpendapat bila suatu penetapan dari Kemendagri tentang larangan bagi Fonaha Zega untuk ditempatkan pada jabatan strategis daerah belum terbit, maka pengangkatan Fonaha Zega tetap legal/sah.
Namun secara moral, pengangkatan seorang pegawai ASN bekas koruptor menjadi Plt Sekda adalah tidak pantas.
“Sebenarnya hal yang seperti itu, kalau ada protes dari masyarakat, kepala daerah harus bertindak. Secara moral seharusnya dia (Fonaha Zega) tidak diangkat lagi ataupun diaktifkan lagi,” katanya kepada SuaraNusantara via seluler.
Dengan keputusannya mengangkat bekas koruptor menjadi Plt Sekda tersebut, lanjut Rindu, Bupati Nias Utara Marselinus Ingati Nazara sudah tidak mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, sebagaimana program Nawa Cita Presiden Jokowi.
“Itu sangat menyakiti hati rakyat dan juga tidak pro pada pemerintahan yang bersih sesuai dengan salah satu program Presiden Jokowi, yaitu memberantas korupsi. Fonaha Zega itu tidak pantas menjadi pejabat, bahkan Plt sekalipun. Kalau jadi tenaga administrasi biasa, okelah. Masih ada orang-orang baik, bersih, dan jujur yang lebih pantas di jabatan Sekda,” tukasnya.
Kontributor: Dohu Lase
