Jakarta-SuaraNusantara
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap memberi perhatian khusus pada masalah perbatasan dengan negara tetangga. Beberapa di antaranya yang dalam proses diplomasi, ada 9 permasalahan perbatasan di Kalimantan dan 3 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sekretaris BNPP, Hadi Prabowo mengatakan, permasalahan hukum pada dua negara, baik Malaysia dan Timur Leste sama-sama mewarisi wilayah negara penjajah.
“Pernah survei hanya tidak cocok. Seperti tertulis (titik letaknya) 4 drajat 10 namun nyatanya patoknya tidak ada disitu. Ada yang merugikan kita dan ada yang melebihi kita, ini yang membuat tidak selesai. Harus dicari terobosan-terobosan,” kata Hadi yang juga Plt Sekjen Kemendagri kepada wartawan, Senin (14/8).
Meski masih dalam proses diplomasi Hadi mengatakan tidak berdampak pada masyarakat sekitar. Karena menurutnya, itu merupakan status quo dalam pengosongan.
“Tapi kadang-kadang ada yang sudah mengirim penduduk dan kita upaya penyelesainnya. Jadi itu memang wilayah sengketa sehingga dipahami dua negara terkait dengan permasalahan yang di sengkatakan,” ujar dia.
Pembangunan di wilayah perbatasan menurutnya secara menyeluruh sudah baik. Pemerintah sudah membangun SDM dan infrastruktur menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat di perbatasan sehingga tidak tertinggal dengan saudaranya di kawasan tengah.
“Perbatasan bukan daerah terbelakang, pemerintah mendorong perbatasan adalah pintu gerbang atau halaman depan untuk aktivitas sosial ekonomi dan perdagangan negara tetangga tetangga. Jadi perbatasan adalah wajah dari NKRI,” tutupnya.
Penulis: Askur
