Soroti Pelayanan Publik yang Baik, Ganjar Pranowo: Libatkan Masyarakat Sejak Tahap Awal Perencanaan Pembangunan

Suaranusantara.com- Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat sejak tahap awal perencanaan pembangunan untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan publik yang adil.

Dalam debat perdana capres-cawapres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta pada Selasa (12/12/2023), Ganjar menekankan pengalaman pribadinya selama 10 tahun dalam menangani isu tersebut.

Ia menyebut bahwa melibatkan berbagai kelompok masyarakat, seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya termasuk orangtua, telah menjadi bagian dari setiap proses musyawarah perencanaan pembangunan.

Alasannya sederhana, yaitu agar keputusan yang diambil mencerminkan kesadaran dan perhatian terhadap kebutuhan yang mereka rasakan.

Dengan demikian, Ganjar menegaskan bahwa melibatkan masyarakat sejak awal merupakan langkah penting untuk memastikan keputusan yang diambil berpihak pada keadilan dan mempertimbangkan kebutuhan serta pandangan dari berbagai kelompok masyarakat yang terlibat.

“Kebetulan saya punya pengalaman 10 tahun menangani soal ini, mengajak mereka berpartisipasi sejak awal, dihadirkan dalam setiap musrenbang, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok rentan yang lain termasuk orangtua. Kenapa, agar pengambilan keputusan mereka aware, mereka peduli dengan apa yang mereka rasakan,” ujar Ganjar.

Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan inilah, lanjut Ganjar, yang diharapkan bisa mempresentasikan apa yang diharapkan masyarakat, sehingga fisiknya kalau dibangun, warga paham yang akan menggunakan sehingga tidak ada lagi penolakan.

Selanjutnya, dari sisi aparatur, Ganjar menegaskan mesti ada kontrol dari publik. Ia menyontohkan saat menjadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dia membuat “Lapor Gubernur” sebagai ruang komplain publik.

Pemerintahan menurut Ganjar, gak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan.

“Inilah yang akan kita angkat menjadi “government super apps.” Sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang harus kemudian mengambil alih itu. Sehingga pelayanan bisa lebih jauh lebih baik, sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” tegas Ganjar.(red)