Serang, Suara Nusantara – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengklaim inflasi di Provinsi Banten cukup terkendali. Stok kebutuhan pangan berbasis masyarakat tersedia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi di Tanah Jawara year on year (YoY) berada di posisi 8 terendah Nasional yakni di angka 5,34% atau di bawah rata-rata Nasional yaitu 5,42%.
“Year on year (YoY) inflasi Provinsi Banten cukup baik, di bawah rata-rata Nasional. Beberapa hal yang saat ini menjadi kontribusi inflasi terkait dengan telur, minyak goreng, dan beras sedang kita
tindak lanjuti untuk bisa kita lakukan langkah-langkah teknis,” kata Al Muktabar seusai Rakor Pengendalian Inflasi dipimpin Mendagri Tito
Karnavian secara virtual, di KP3B Curug, Kota Serang, Banten, Senin
(5/12/2022).
Al Muktabar mengatakan bahwa inflasi di Kota Serang masih tinggi. Terkait itu, Pemprov Banten sudah menemukan pemicunya untuk ditindaklanjuti.
“Sebelumnya pada transportasi sudah kita intervensi. Sekarang telur. Ternyata Kota Serang juga memasok kabupaten/kota sekitar. Jadi transaksinya cukup tinggi,” ujarnya.
“Sekarang sedang tindak lajut, kita rapatkan termasuk melibatkan BUMD Agro Bisnis Mandiri (ABM) untuk masalah ini. BUMD ABM untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain yang memiliki pasokan telur lebih. Nanti
kita kerjasamakan bisnis to bisnis (b to b),” papar Al Muktabar.
Pemprov Banten, sesuai arahan Pemerintah Pusat, dapat melakukanintervensi ongkos angkut untuk menekan harga. Menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk intervensi dalam rangka memberikan subsidi
ongkos.
“Dari 9 langkah agenda penanganan inflasi, memang ongkos ini yang belum kita berikan. Karena belum ada transaksi yang mengharuskan kita melakukan intervensi pembiayaan ongkos,” ucap dia.
“Kemarin-kemarin masih relatif bisa dikendalikan dengan kita menyalurkan berbagai Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan permodalan (Usaha Ekonomi Produktif), Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua kita
giatkan itu agar bisa meningkatkan daya beli masyarakat,” sambung Al Muktabar.
Pemprov Banten terus mendorong daya beli masyarakat. Termasuk langkah lainnya yaitu menjalin kerja sama antar daerah untuk mengamankan pasokan barang yang berbasis kebutuhan masyarakat.
Begitu juga pengelolaan keuangan daerah yang terkelola dengan baik antara pemasukan daerah dan belanja daerah sehingga peredaran uang di masyarakat cukup baik dan mampu mendorong aktivitas perekonomian masyarakat.
Sementara dalam arahannya, Tito meminta para kepala daerah dan Forkopimda untuk memperhatikan pengendalian inflasi.
Tito juga menyoroti realisasi belanja dan pendapatan daerah agar terkelola dengan baik.
“Inflasi masalah perut rakyat. Oleh karena itu harus kita kendalikan,” pesan Tito.(Def)
Discussion about this post