Jakarta – Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2020 pada Rabu (27/1/2021) dengan pemohon pasangan calon nomor urut 02 Drs. Christian Zebua, MM dan Anofuli Lase, SH., MH. Namun, dalam sidang yang disiarkan secara daring itu pihak pemohon tidak hadir baik secara luring ataupun daring. “Memang permohonannya sudah ditarik sebenarnya tetapi supaya publik tau atau siapapun yang mengikuti sidang perkara ini bahwa penarikan perkara di Mahkamah Konstitusi perlu kehati-hatian sehingga kemudian Mahkamah Konstitusi tidak serta merta langsung mengabulkan setiap penarikan permohonan meskipun perkara itu belum dilakukan registrasi (perkara sengketa Pilkada Kabupaten Nias),” kata Hakim Konstitusi Suhartoyo.
Tidak dijelaskan lebih lanjut mengapa pihak Christ – Full tidak hadir dalam persidangan. Namun, Suhartoyo menyampaikan bahwa sesungguhnya diharapkan kehadiran pemohon untuk mengikuti sidang agar bisa dilakukan crosscheck apakah benar perkara ini ditarik oleh yang bersangkutan atau ditarik oleh siapapun karena penarikan hanya melalui surat. Akan tetapi karena pemohon tidak hadir, Mahkamah akan mempertimbangkan bagaimana perkara ini selanjutnya, ujar Suhartoyo yang disiarkan secara live streaming.
Sebelumnya pasangan Christ – Full mengajukan pokok perkara ke Mahkamah Konstitusi perihal perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Nias,” demikian kutipan dalam berkas permohonan sebagaimana di lansir dari laman resmi www.mkri.id, Senin (18/12/2020). Pemohon mengatakan, pada penetapan hasil penghitungan KPU pihaknya mendapat suara 14.335 suara. Yaatulo – Arota  mendapatkan 21.905 suara, Pasangan Enoniu 12.550 suara dan pasangan Aroli 13.290 suara. Berdasarkan penghitungan Christ – Full, pihaknya mendapatkan 15.888 suara. Yaatulo -Arota  mendapatkan 15.666 suara, Pasangan Enoniu 12.550 suara dan pasangan Aroli 13.290 suara.  Pihak pemohon menilai selisih itu disebabkan adanya dugaan paslon Yaatulo -Arota melibatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara yang terstruktur, sistematika dan masif.(NJI)
Discussion about this post