Jakarta – SuaraNusantara
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta kepala daerah hasil Pilkada serentak 2017 memahami area rawan korupsi di pemerintahan. Dia mengingatkan, KPK sudah sering menangkap kepala daerah karena kasus korupsi ini.
“Pahami area rawan korupsi, kepala daerah harus faham betul mana-mana saja yang menyangkut perencanaan harus diputus bersama DPRD,” jelas Tjahjo, Jakarta, Senin (22/5/2017).
Mendagri Tjahjo mengatakan, area-area yang rawan penyelewengan menyangkut pajak dan retribusi daerah. Selain itu, kepala daerah juga harus mencermati area rawan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, dana hibah dan bantuan sosial serta belanja perjalanan dinas dan minerba.
“Area rawan korupsi, terkait hibah bansos, retribusi pajak, perizinan, barang jasa. Sekda adalah aparat kepala daeah sebagai penghubung DPRD dan Pemda,” tuturnya.
Di samping memahami area rawan korupsi, bekas Sekjen PDI Perjuangan itu menekankan, kepala daerah juga perlu mencermati area rawan bencana.
“Kedua, kami ingatkan, tolong pahami area rawan bencana, cermati daerahnya padat penduduk, masuk rawan apa, banjir atau apa?” lanjut dia.
Hal itu penting agar daerah dapat menyiapkan alokasi dana untuk penanggulangan bencana. “Harus ada alokasi yang ada. Minimal punya posko, gedung untuk simpan bantuan sosial,” tukas Tjahjo.
Penulis: Has
