Suaranusantara.com – Cak Imin, calon wakil presiden nomor urut 1, mengkritik kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) yang dinilainya tidak memberikan dukungan yang cukup bagi pelaku usaha kreatif.
Menurut Cak Imin, kemenparekraf dan barekraf hanya mengucurkan dana, tanpa menyediakan tools yang dibutuhkan oleh para pengusaha.
Cak Imin mengusulkan agar dibentuk sebuah badan yang bertugas mengelola kredit bagi usaha-usaha kreatif, khususnya yang dilakukan oleh anak muda.
Badan tersebut diberi nama Kredit Usaha Anak Muda (KAMU), yang merupakan modifikasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“KUR itu kan uang bank, tapi bunganya disubsidi pemerintah, itu kita modifikasi. Tapi kita tambah lagi, kita siapkan Rp 150 triliun yang dikelola oleh lembaga tertentu. Tentu OJK ikut, tentu nanti ada semacam Barekraf tapi fokusnya permodalan,” ucap Cak Imin usai bertemu dengan pelaku UMKM di Kudus, Jawa Tengah, Sabtu (23/12/2023).
Cak Imin mencontohkan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan sosial syariah yang sukses.
“Barekraf yang sekarang dipimpin Mas Anu gagal, karena tidak punya tools, cuma punya anggaran untuk kegiatan. Padahal Barekraf harus dikasih tools dari APBN berupa anggaran, nah lembaganya apa? BMT aja bisa bagus loh, Baitul Mal Wa Tamwil. Kredit-kredit kecil di daerah laris manis,” kata Cak Imin.
Saat ini, Barekraf dipimpin oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Uno.
Cak Imin mengatakan pemerintah harus memberi kemudahan akses modal bagi anak muda yang berwirausaha. Dia yakin bantuan permodalan dari APBN dapat membantu negara memanfaatkan bonus demografi di masa depan.
“Kalau pemerintah bantu banyak-banyak itu (permodalan), tentu UMKM kita jadi ringan. Gampang kok, gak usah dicampur dengan parekraf, tapi ekonomi kreatif, kreatif dengan loan, dengan permodalan. Itu yang APBN. Kalau bank kita atur bunga KUR,” ujar Cak Imin.
“Badan seperti itu (KAMU), nanti kita rinci ya, tapi intinya itu bonus demografi udah 15 tahun lebih gak diurus, maka harus diurus dengan tools, tools-nya apa? APBN, permodalan, soal lembaganya kita cari, kita cicil,” dia menambahkan.













Discussion about this post