Suaranusantara.com- Arjuna Putra Aldiano, Ketua Umum DPP GMNI, mengomentari janji kampanye Prabowo-Subianto terkait pemberian makan siang dan susu gratis kepada masyarakat dengan mengalokasikan dana sebesar 400 triliun.
Arjuna memprotes rencana tersebut karena Prabowo-Gibran berencana merefokuskan dan mengalihkan anggaran dari sektor pendidikan, perlindungan sosial, dan kesehatan untuk program makan siang dan minum susu gratis.
Menurut Arjuna, program bantuan seperti KIS, KIP, BPJS, dan PKH telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat kalangan bawah (wong cilik) yang masih membutuhkan dukungan. Aldiano menyatakan bahwa program-program tersebut, jika dijalankan dengan baik, dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.
“Kalau untuk membiayai program makan siang dan minum susu gratis dengan refocusing dan realokasi uang fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan. Maka program seperti KIS, KIP, BPJS dan PKH bakal dihapus dong. Padahal itu sangat bermanfaat untuk wong cilik”, ungkap Arjuna
Ketidaksetujuan tersebut bukan tanpa alasan. Menurut Arjuna, pada Maret 2023 berdasarkab data BPS, ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mayoritas rumah tangga miskin ini memiliki tingkat pendidikan yang rendah.
Rata-rata rumah tangga miskin memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Rinciannya, rumah tangga miskin yang tidak tamat SD memiliki persentase sebesar 29,86%. Kemudian, rumah tangga miskin lulusan SD memiliki persentase sebesar 37,74%. Hanya, 1,81% rumah tangga miskin lulusan perguruan tinggi.
“Terutama soal pendidikan. Bagi rumah tangga miskin ini sangat penting untuk mengangkat derajat hidup mereka. Jika hanya diganti untuk makan siang dan minum susu gratis apa gunanya?. Sangat membodohkan”, tambah Arjuna
Begitu juga soal kesehatan. Menurut Arjuna, banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, hanya sebanyak 60,22% penduduk sangat miskin dan 64,24% penduduk miskin memiliki jaminan kesehatan pada 2021. Angka ini timpang dengan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk terkaya yang rata-rata sudah diatas 70%.
Dengan dihapusnya anggaran bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin dan dialihkan untuk program makan siang dan minum susu gratis maka masyarakat miskin tidak mendapatkan layanan kesehatan yang layak.
“Hari ini saja banyak warga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apalagi jika bantuannya dihapus diganti makan siang dan minum susu gratis. Banyak masyarakat miskin yang akhirnya tidak bisa berobat jika sakit karena mahal”, tutur Arjuna
Arjuna juga menambahkan jika terjadi refocusing dan realokasi anggaran fungsi pendidikan, perlindungan sosial dan dana kesehatan hanya untuk makan siang dan minum gratis maka menurut Arjuna angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia bisa turun drastis. Dan bukan perkembangan yang baik untuk masyarakat Indonesia.
“Kalau anggaran pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial dialihkan untuk makan siang dan minum susu, IPM kita bisa turun drastis”, terang Arjuna
Menurut Arjuna, program makan siang dan minum susu gratis tidak membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melainkan hanya menguntungkan mereka pemegang tender penyedia makanan dan susu semata. Apalagi jika program ini diterapkan skala nasional. Maka keuntungannya bisa berlipat ganda.
“Program ini hanya menguntungkan pemegang tender makanan dan susu. Misalnya menguntungkan mereka yang punya peternakan sapi perah, seperti Tapos. Tapos inikan punya Soeharto, mertua Prabowo. Misalnya seperti itu”, tutup Arjuna(red)
Discussion about this post