SuaraNusantara.com-Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menunjukkan perubahan sikap politiknya terkait calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, dan Koalisi Perubahan yang mendukungnya.
Pada pertengahan Oktober 2022, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengkritik Partai Nasdem yang menyatakan Anies sebagai bakal calon presiden. Hasto menyebut bahwa partai berwarna biru, yang sebelumnya merupakan pendukung Joko Widodo, kini lepas dari pemerintahan dan memiliki calon presiden sendiri. Namun, sikap Hasto berubah setelah beberapa elit PDI-P merasa bahwa sikap Joko Widodo tidak sejalan lagi dengan partainya.
“Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang, karena punya calon presiden sendiri,” ucap Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, 9 Oktober 2022.
Baca Juga:Â Hasto Kristiyanto Larang Pejabat PDIP Tekan Bawahan untuk Kepentingan Politik
Perubahan sikap Jokowi diakui setelah merestui putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden Prabowo Subianto. Situasi semakin memburuk dengan dugaan intervensi kekuasaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi batas usia capres-cawapres, membuka jalan bagi Gibran untuk ikut dalam Pemilihan Presiden 2024.
Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mengeluarkan sanksi berat, termasuk pemberhentian sebagai Ketua MK untuk Anwar Usman, adik ipar Jokowi atau paman Gibran. Selain itu, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P.
“Saya itu, bukan periode kedua (Jokowi) tidak terlalu merasa (ada perbedaan) juga. Merasa (ada perbedaan) itu yang terakhir (Jokowi) tidak mendukung Ganjar itu yang saya tidak habis pikir,” kata Komarudin dalam sebuah gelar wicara, dikutip Kamis (9/11/2023).
Baca Juga:Â Dana Terbatas, Tim Pemenangan Anies-Muhaimin Tetap Optimis Raih Dukungan Lewat Media Sosial
Pernyataan Hasto saat ini menyebutkan bahwa telah terjadi komunikasi dengan tim Anies dan calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar. Hasto mengklaim bahwa tekanan dari kekuasaan juga dirasakan oleh kubu Anies-Muhaimin, termasuk pencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD dan dugaan intimidasi terhadap sejumlah individu.
Meskipun Anies dan Muhaimin membantah adanya komunikasi dengan kubu Ganjar-Mahfud MD, mereka mengakui adanya tekanan politik yang dirasakan oleh koalisinya. Sementara Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim, meminta PDI-P untuk tidak bersikap cengeng menghadapi berbagai persoalan jelang pemilu mendatang.
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, menegaskan bahwa mereka tidak pernah merasa mendapatkan tekanan dari aparat negara, namun tekanan pada Anies berasal dari kepala daerah yang terafiliasi dengan partai tertentu. Ali juga menekankan bahwa hingga saat ini, belum pernah berkomunikasi dengan Hasto mengenai tekanan dari kekuasaan.
“Ketika kita bicara tentang tekanan, kita secara jujur harus mengatakan bahwa Nasdem selama mendampingi Mas Anies setahun lebih berkeliling, kita tidak pernah diperlakukan diskriminatif oleh kepolisian, atau katakanlah institusi negara ya. Justru kami mendapat perlakuan yang sulit itu di daerah-daerah yang kami datangi yang kebetulan kepala daerahnya dari partai tertentu,” papar Ali.
Discussion about this post