Aboe Bakar Alhabsyi Dorong BIN dan Polri Beri Perhatian Khusu Temuan Transaksi Narkoba di Lapas

Suaranusantara.com- Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti masih adanya temuan-temuan transaksi narkotika di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Menurut Aboe, transaksi tersebut dilakukan melalui banyak cara dan dalam kuantitas jumlah narkotika yang cukup banyak.

Oleh karena itu, Aboe meminta Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian untuk beri perhatian khusus dan bersikap tegas terhadap temuan tersebut.

Baca Juga : Sorta Delima Tobing Resmi Lantik Notaris Pengganti di Wilayah Bandar Lampung

“Badan Narkotika Nasional (BNN) banyak menemukan hasil gemilang, yaitu temuan terhadap narkotika, seperti sabu-sabu dan lain-lain. Akan tetapi di waktu yang sama, pemain dan pengedar narkotika di Provinsi Bali ini masih cukup tinggi,” papar Aboe dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi III DPR ke Provinsi Bali, Rabu (25/10/2023).

Aboe menyampaikan kuota personel BNN untuk rehabilitasi, hanya mencapai kuota 65 orang saja. Yang mana, menurutnya, hal itu menunjukkan kuota tersebut masih jauh dari target penuntasan pengguna narkotika.

Terlebih, hal tersebut berpotensi menyebabkan pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi, masuk ke dalam Lapas tindak pidana.

Baca Juga : Komitmen Tingkatkan Kualitas SDM, OJK Gelar Kegiatan Mengajar di Kampus UNISMA

Di sisi lain, Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menegaskan permasalahan yang utama terkait Lapas di Provinsi Bali ini. Masalah itu bukan hanya terkait kelebihan kapasitas (over capacity) namun juga transaksi narkotika di dalam Lapas, khususnya di Lapas Kerobokan, Bali.

“Khusus di Bali, memang masalah narkotika cukup dominan. Makanya, kami berharap agar Lapas yang ada di Kerobokan, Bali, bisa lebih diperhatikan lagi,” papar Aboe.

Selain itu, Komisi III DPR juga melakukan pertemuan dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Aboe mengatakan masih banyak hal yang harus diperhatikan dalam kinerja Kejaksaan Tinggi Bali, salah satunya terkait restorative justice.

Baca Juga : Pramono Anung Anugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya ke 21 Pegawai di Lingkungan Setkab

“Sehingga tidak ada seakan-akan penyelesaian damai terhadap suatu kasus tertentu,” ujar Aboe.(kml)