SuaraNusantara.com-Pemerintah mengejar penurunan angka stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024. Pada 2022, angka stunting masih berada di level 21,6 persen dan ditargetkan turun menjadi 17,8 persen di akhir 2023.
Untuk mencapai target ini, Kementerian Sekretariat Negara mengadakan rapat koordinasi teknis (Rakortek) di Jakarta Pusat, Kamis 5 Oktober 2023.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengatakan bahwa peserta rapat ini adalah 12 provinsi dan 288 kabupaten/kota dengan angka stunting yang masih tinggi.
Baca Juga:Â Angka Stunting di Banten Turun, BKKBN Sebut karena Dukungan Berbagai Pihak
“Hari ini kita targetkan bisa turun paling tidak sekitar 17 persen. Ini masih kita tunggu hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia yang Insya Allah akan kita dapatkan sekitar November-Desember,” kata Hasto dalam rapat koordinasi teknis penurunan stunting.
Hasto yakin bahwa target penurunan stunting menjadi 14 persen pada 2024 dan 17,8 persen pada 2023 dapat tercapai, mengingat angka penurunan dari tahun ke tahun meningkat.
Pada 2013-2019, stunting menurun rata-rata 1,3 persen per tahun. Penurunan meningkat menjadi 1,65 persen pada tahun 2019-2021, meskipun saat itu terjadi pandemi Covid-19.
Baca Juga:Â Status Pandemi di Cabut, Biaya Pengobatan Pasien Covid Masih Dijamin Pemerintah
“Kemudian terakhir dari 2021 ke 2022 turunnya 2,8 persen. Sedangkan waktu itu Perpres 72 Tahun 2021 belum dilaksanakan dengan konsekuen karena waktu itu baru kita menyempurnakan dengan strategi nasional, membentuk pilar-pilar, dan seterusnya,” jelas Hasto.
Hasto juga yakin bahwa angka stunting pada tahun ini akan turun secara signifikan karena implementasi Perpres Nomor 71 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sudah berjalan dengan baik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bahkan telah mengadakan roadshow ke berbagai daerah untuk memahami fenomena stunting dan mencari solusi dengan mengedukasi masyarakat.
“Kami optimis kalau nanti bisa mencapai target 14 persen, kami akan sangat bersyukur,” tambah Hasto.
Sebagai informasi, anggaran untuk penurunan stunting pada 2023 mencapai Rp 30 triliun. Sebanyak Rp 20 triliun dialokasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial, sekitar Rp 7 triliun disalurkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dan sekitar Rp 1,2 triliun disalurkan ke Puskesmas. Sisanya dibagi ke Kementerian dan lembaga terkait untuk penurunan stunting, seperti BKKBN yang mendapatkan Rp 800 miliar untuk gaji tim pendamping keluarga dan satgas percepatan penurunan stunting di lapangan.
Discussion about this post