SuaraNusantara.com – Presiden ke 6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menulis buku “The Presiden Can Do No Wrong: Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi” Buku itu tidak dijual umum dan hanya untuk internal partai.
Informasi yang dihimpun SuaraNusantara.com Selasa (27/6/2023) Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY menulis pandangannya dalam dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Ia memulai dari isu penjegalan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres), dukungan atau endorsement ke capres tertentu, hingga upaya peninjauan kembali (PK) KSP Moeldoko di Mahkamah Agung (MA) soal hasil Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Isu Anies Baswedan Dijegal
SBY menyebut Presiden Jokowi dapat saja jagalah Anies Baswedan maju pilpres 2024. Langkah itu boleh aja dilakukan asal tidak langgar hukum.
Hanya saja, kata SBY jika Jokowi benar-benar menyalahgunakan kekuasaan demi penjegalan kasus Anies. Namun jika langkah yang dilakukan dengan mencari kesalahan tentu ini tidak baik.
“Kalau memang secara hukum Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerimanya. Tetapi, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius,” kata SBY.
Endorse Jokowi Untuk Salah Satu Capres
SBY dalam tulisannya juga mengingatkan Jokowi tidak gunakan fasilitas negara untuk dukung capres tertentu. Sebagai pemimpin dukungan saja diberikan dengan catatan tidak boleh gunakan fasilitasi negara.
“Jika untuk menyukseskan ‘jago’ yang didukungnya Presiden Jokowi melakukan kerja politik, menurut pendapat saya itu juga tidak keliru. Tentu dengan catatan beliau tidak menggunakan sumber daya negara untuk menyukseskan kandidat yang dijagokannya itu,” tulis SBY.
SBY menyebut penggunaan fasilitas yang dimaksud dengan penggunanya aparat BIN, Polri dan TNI serta perangkat negara lain demi capres jagoannya. Selain itu penggunaan fasilitas keuangan negara dalam pertarungan politik.
“Jelas merupakan pelanggaran undang-undang yang serius karena bakal membuat Pilpres mendatang tidak lagi jujur dan adil,” katanya.
PK Moeldoko Lawan Demokrat
SBY juga menyinggung upaya hukum peninjauan Kembali (PK) oleh Moeldoko terkait putusan KLB Deli Serdang. Ia menilai intervensi kepala negara bisa saja untuk tidak memenangkan partai.
“Tidak ada jalan bagi Moeldoko untuk dibenarkan dan dimenangkan dalam pengadilan yang benar dan adil,” tulis SBY
SBY juga menyinggung soal kabar adanya tekanan terhadap MA untuk memenangkan PK Moeldoko. Ia pun mewanti-wanti agar MA tak serta-merta mempercayai hal itu.
“Memang tidak sedikit informasi yang saya dapatkan, dan saya belum bisa melakukan konfirmasi terhadap kebenaran informasi itu, bahwa katanya ada tekanan terhadap MA untuk memenangkan KSP Moeldoko. Jika benar memang ada tekanan dari ‘pihak-pihak tertentu atau dari orang kuat’ saya berharap MA tidak serta merta mempercayainya,” kata SBY. (edw)
Discussion about this post