Jakarta, Suaranusantara.com – Komisioner Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika akan menyurati Menteri Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena lamban tangani wabah Penyakit Ternak Mulut dan Kuku (PMK). Khususnya Kementerian Pertanian yang dinilai tidak profesional dalam kerjanya.
“Ombudsman akan menyampaikan surat kepada Menteri Pertanian dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendorong percepatan penanganan dan penanggulangan wabah PMK, salah satunya dengan pendistribusian vaksinasi ternak,” ujar Yeka dalam keterangan tertulis, Rabu (15/6/2022).
Yeka mengatakan berdasarkan data pada website siagapmk.id per 14 Juni 2022, jumlah sisa kasus atau belum sembuh sebanyak 113.584 ekor, sementara yang telah divaksinasi 33 ekor. Dari data tersebut pihaknya telah melakukan simulasi kerugian peternak diprediksi mencapai Rp. 254,45 miliar.
“Kerugian para peternak harus menjadi perhatian pemerintah dan membangun sistem penggantian rugi hewan ternak yang sakit maupun yang mati,” paparnya
Yeka menegaskan, pemerintah mempunyai kewajiban hukum dalam melindungi peternak. Menurutnya lambannya pemerintah dalam penanggulangan dan pengendalian PMK sama artinya dengan pengabaian kewajiban hukum dalam melindungi peternak.
“Ombudsman menyarankan agar Kementerian Pertanian bersikap profesional, menjalankan semua tugas dan kewenangannya dalam melakukan penanggulangan dan pengendalian penyakit PMK sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Serta membangun koordinasi dan jejaring lintas stakeholder dalam penanggulangan dan pengendalian penyakit PMK,” tegas Yeka (Edw)
Discussion about this post