Hadapi Industri 4.0, BLK Harus Menyesuaikan Permintaan Pasar

Jakarta – Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) terus didengungkan Presiden Joko Widodo untuk menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, alokasi anggaran yang cukup dibutuhkan, khususnya bagk Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai tulang punggung dalam mencetak pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar. 
 
Namun, menurut Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea, kondisi BLK di daerah masih jauh tertinggal untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha di kawasan industri baru.

Kata Politisi PDI Perjuangan ini, dalam menghadapi industri 4.0, BLK perlu menyesuaikan dengan permintaan pasar yang cenderung berubah seiring perkembangan teknologi digital. Kini, BLK masih menggunakan teknologi lama dengan standar pelatihan yang sudah tertinggal alias konvensional. 
 
“Dunia kerja membutuhkan tenaga profesional yang mampu mengikuti perkembangan dengan teknologi yang ada. Ini yang jadi kesalahannya,” ujar Marinus, Kamis (11/4/2019). 
   
Selain teknologi, faktor kurikulum dan SDM di BLK juga perlu mendapatkan pelatihan yang menyesuaikan dengan kebutuhan industri. Sehingga, kegiatan pelatihan yang dilakukan bisa mencetak tenaga kerja berkemampuan tinggi dan mampu bersaing dengan pekerja lainnya.    

Saat kegiatan kunjungan kerja ke BLK, Marinus menceritakan para pengurus BLK yang ingin mengganti teknologi dengan yang baru akan tetapi terbentur anggaran.

“Mereka bilang bagaimana mau mengganti peralatan, anggarannya saja tidak ada. Ini kembali ke persoalan anggaran negara,” ucap Marinus.

Sementara itu, Kepala Disnaker Provinsi Banten Al Hamidi tak menampik banyak kendala untuk menghadapi industri 4.0 tersebut. Dua kendala yang dirasakan, yakni anggaran serta keterbatasan SDM. 

“Kalau dibilang anggaran kurang, ya kita kurang,” katanya.

Disnaker telah mendatangkan beberapa mesin bubut yang sesuai dengan kebutuhan industri untuk digunakan BLK. Akan tetapi, jumlahnya masih jauh dari ideal. Sarana pendukung dengan teknologi kekinian pun menjadi masalah tersendiri bagi BLK, yakni kemampuan instruktur.

“Kalau mesinnya canggih juga instrukturnya belum siap,” akunya. 

Pihaknya terus berupaya maksimal untuk menghadapi era industri digital dengan melengkapi sarana sesuai kebutuhan industri saat ini.

“Kami berikan pelatihan desain, komputer, fotografi dan bisnis online,” katanya.

Berdasarkan data Kemenaker, ada 514 BLK pemerintah, sedangkan BLK swasta jumlahnya lebih sedikit hanya 58. Hanya saja, jika mengacu pada data pantau PJTKI, jumlah BLK swasta jauh lebih banyak hingga mencapai 189. 

Pada tahun 2019, Kemenaker akan membangun 1.000 BLK komunitas. Pembangunan BLK ditujukan antara lain untuk memaksimalkan bonus demografi pada 2025 hingga 2030.

Bonus demografi yang berupa banyaknya angkatan kerja, harus diantisipasi dan jadi keuntungan bagi negara.

Pembangunan BLK Komunitas ini sejalan dengan kebijakan Joko Widodo untuk menjadikan tahun 2019 sebagai tahun pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.

Anggaran dalam pembentukan 1.000 BLK Komunitas ini sebesar Rp1 triliun sehingga setiap lembaga atau komunitas yang melakukan perjanjian kerja sama dengan pemerintah mendapatkan dana sebesar Rp1 miliar.(ger/and)