Kota Tangerang – Menjadi salah satu tujuan kaum urban, Kota Tangerang tentu memiliki masalah pada jumlah pengangguran yang cukup besar. Ditambah lagi, laju pertumbuhan penduduk yang juga pesat.
Kabid Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Provinsi Banten, dr Kiky mengatakan, peningkatan laju penduduk di Kota Tangerang tak hanya dipicu oleh kelahiran, melainkan juga karena migrasi. Berdasarkan data, pada tahun 2014, penduduk di Kota Tangerang mencapai 1,9 juta jiwa dan tahun 2019 ini bertambah hingga menyentuh 2,2 juta jiwa.
“Dari sisi kita tentunya pengaturan angka begitu ya lewat program bagaimana masyarakat itu ber-KB dan harus berjangka panjang. Makanya kita selalu mensosialisasikan benefit dari KB,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Advokasi Program KKBPK di kawasan Batusari, Batuceper, Kota Tangerang, Jumat (29/3/2019).
Ia menjelaskan, program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu solusi untuk mengendalikan laju penduduk. Menurutnya, masyarakat yang telah berkeluarga mesti memahami dampak dari laju penduduk yang begitu pesat ini akibat tingginya angka kelahiran maupun angka migrasi ini. Oleh karena itu, pihaknya menggencarkan program KB ini agar masyarakat turut serta berperan dengan menjadi partisipan.
“Mereka harus sadar bahwa ledakan penduduk akan berakibat pada mereka juga,” jelasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Marinus Gea mengatakan, perpindahan penduduk ke Kota Tangerang memang tak bisa dipungkiri.
“Perpindahan memang itu terjadi dan tentunya tidak bisa dihindari serta dampaknya banyak. Tapi harapan kita bahwa dengan program pemerintah melalui BKKBN masyarakat diedukasi dan diberikan informasi bahwa masyarakat turut serta untuk mengendalikan kependudukan ini,” paparnya.
Kata dia, hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan salah satunya lapangan pekerjaan yang dampaknya kepada masyarakat. Senada dengan Kiky, menurut Marinus masyarakat juga harus berperan aktif untuk mengendalikan laju penduduk dengan ikut serta dalam program KB sehingga dampak yang timbul akan bisa diselesaikan.
“Sehingga tidak menimbulkan akibat-akibat lain yang kita ketahui kalau penduduknya banyak lapangan kerja sedikit, kemiskinan terjadi, ekonomi tidak tercukupi lalu tentunya di bidang pendidikan yang menjadi kualitas yang akan datang kurang baik,” tukasnya. (aul/nji)
Discussion about this post