Anggota komisi I DPR RI Saiful Bahri Anshori menyesalkan dan mengucapkan turut berduka cita kepada para personel Polri yang tewas dalam bentrok yang terjadi di Mako Brimob Depok, Jawa Barat. Menurutnya ada beberapa yang menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi aparat penegak hukum bahwa yang namanya teroris itu secara ideologi susah untuk di berantas.
“Penegak hukum harus lebih tegas terhadap prilaku dan hukuman terhadap para reroris. Peristiwa ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah dan kepolisian terkait dengan kondisi lapas saat ini. Banyak lapas saat ini sudah over kapasitas dan tidak layak lagi untuk dihuni” Kata Saiful saat di hubungi di Jember (10/05/2018).
Politisi PKB itu juga menjelaskan bahwa kelayakan maupun keamanan di berbagai Lapas atau Rutan di Indonesia masih belum maksimal, Untuk itu dirinya meminta agar Polri dapat menambah jumlah personel di dalam Rutan Mako Brimob karena tidak sesuai dengan jumlah Napi Teroris yang berada di sana. Dirinya mengharapkan agar para terpidana teroris harus di tempatkan di lapas yang khusus dan tidak dicampur dengan nara pidana biasa.
“Rencana pemindahan Napi Teroris ke Nusa Kambangan pasca bentrok sah saja, yang terpenting kelayakan dan sistem keamanan sudah baik. Kalau perlu di dalam lapas dibuat penambahan hukuman yang dapat memberi ada efek jera kepada para napi terorisme. mudah mudahan peristiwa ini menjadi peristiwa yang pertama dan terakhir” jelasnya.
Selain itu Saiful Bahri Anshori meminta pemerintah dan kepolisian dapat memberikan bantuan untuk meringankan beban bagi keluarga korban personel Polri yang tewas saat bertugas.
“Selain memberikan penambahan pangkat terhadap para personel Polri yang tewas dalam bentrok di Mako Brimob, Pemerintah dan Polri harus dapat memikirkan nasib keluarga korban serta biaya pendidikan kepada anak anak mereka” ungkapnya.
Kedepannya Pemerintah dan Aparat harus dapat membedakan cara penanganan Napi Teroris sehingga napi Teroris yang telah menjalani hukuman tidak kembali mengulangi perbuatannya.
“Kalau memang teroris itu terkait dengan masalah pemahaman, penanganannya harus melibatkan tokoh agama dan ahli agama, tapi klo teroris itu terkait dengan masalah ekonomi ya harus ditangani oleh para ahli dibidang itu dan seterusnya” tutupnya. (Rokhim/mdr)
