Penulis: Eka Maryono
Realisasi utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 menembus Rp 4.034,8 triliun atau setara 29,24% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Meski pemerintah disebut mampu mencicilnya, namun benarkah semudah itu?
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scenaider Siahaan di Gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta, Kamis (15/3/2018) mengatakan, dari total utang yang mencapai Rp 4.034,8 triliun, rata-rata masa jatuh temponya sekitar 9 tahun.
Dengan acuan tersebut, perhitungan besaran cicilan utang pemerintah adalah Rp 405 triliun/tahun. Besaran cicilan itu, menurut Scenaider Siahaan, masuk dalam kategori aman bila dibandingkan dengan penerimaan negara dari pajak dan non pajak.
Sebagai acuan, berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan negara di tahun 2017 mencapai Rp 1.659,9 triliun, sehingga tidak masalah bila harus dikurangi pembayaran cicilan utang yang hanya 450 triliun/tahun.
Scenaider Siahaan jelas tidak salah bila menilai pemerintah mampu mencicil utang, karena posisi utang pemerintah masuk kategori aman bila dilihat dari total penerimaan negara. Tetapi masalahnya, bukankah penerimaan negara masih harus dibagi untuk pos-pos pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)?
Secara umum, utang pemerintah baru bisa dikatakan aman bila mampu membayar pinjaman jatuh tempo, baik pokok maupun bunganya. Untuk membayar cicilan tersebut, pemerintah dapat menggunakan penerimaan negara dari pajak dan non pajak, dengan catatan devisa negara dalam kondisi surplus.
Sayangnya, rasio penerimaan pajak pemerintah yang berada di level 11-12% termasuk terendah di dunia. Dengan kata lain, kemampuan pemerintah untuk menjadikan sektor pajak sebagai penghasilan utama yang bisa dipakai untuk membayar utang, sebenarnya tergolong minim.
Sementara untuk penerimaan non pajak, sektor ekspor menjadi andalan. Tapi ekspor Indonesia cenderung tidak stabil dari tahun ke tahun, menyusul menurunnya beberapa harga komoditas, seperti kopi, kelapa sawit, lada, dan rumput laut. Permintaan global yang tak kunjung membaik, menambah parah kondisi tersebut.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara kumulatif nilai ekspor Indonesia periode Januari-Desember 2016 sebesar US$ 144,43 miliar atau turun 3,95% dibanding periode yang sama tahun 2015. Sementara periode Januari–Desember 2017 mencapai US$ 168,73 miliar atau meningkat 16,22% dibanding periode yang sama tahun 2016. Namun pada awal Januari 2018, BPS mencatat terjadi pelebaran defisit neraca perdagangan pada Januari 2018 sebesar US$ 670 juta. Pada bulan tersebut, nilai ekspor tercatat US$ 14,46 miliar, tetapi nilai impor mencapai US$ 15,13 miliar.
Berkaca pada rapuhnya stabilitas penerimaan negara, cicilan utang Indonesia sebenarnya bisa dikatakan masuk kategori tidak aman, karena kita harus memperhitungkan alokasi APBN untuk berbagai pos, misalnya untuk proyek infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah, gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), hingga subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Semua itu berpotensi menggerogoti pendapatan negara.
Ditambah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya berkutat di angka 5% menjadi persoalan tersendiri, karena artinya pemerintah gagal memanfaatkan pinjaman utang untuk memperbaiki kinerja sektor industri yang seharusnya bisa diandalkan untuk membantu melunasi utang tersebut.
Dengan demikian sangat tidak tepat bila pemerintah merasa aman untuk terus menambah utang hanya lantaran jumlah PDB yang besar. Penerimaan yang besar jika tidak diimbangi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka tidak ada nilai lebihnya, mengingat jumlah penduduk di Indonesia terbilang banyak dan menempati wilayah yang begitu luas. Ibarat seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, namun pada saat bersamaan begitu banyak kebutuhan yang harus ditanggung. Pada akhirnya pendapatannya akan habis hanya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa utang Indonesia masih aman dan belum setinggi Jepang dan Amerika Serikat juga patut dipertanyakan. Selama ini pemerintah memang mengklaim, jumlah utang masih dalam level aman karena masih di kisaran 29,2% PDB dan belum melewati batas 60% rasio PDB, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yang memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60% dari PDB.
Namun kurang bijaksana bila membandingkan laju pertumbuhan utang Indonesia dengan negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat. Pasalnya harus dilihat dari kemampuan negara dalam membayar utang, yakni dari sisi produktivitas industri. Jepang dan Amerika Serikat adalah raksasa industri yang meski berhutang banyak tetapi memiliki kesanggupan untuk mencicil hutang, karena pendapatan mereka dari sektor industri sangat tinggi. Berbeda dengan sektor industri Indonesia yang selalu ketar-ketir dihajar produk impor.
Mata uang rupiah yang cenderung melemah dibanding dolar Amerika juga berperan dalam menambah beban cicilan utang. Melemahnya rupiah terhadap dolar bisa membuat nilai utang membengkak. Bila terjadi gejolak yang melemahkan rupiah, tentu bisa meningkatkan risiko gagal bayar utang lantaran utang Indonesia dihitung dengan dolar.
Mencari Jalan Keluar
Ada beberapa sumber yang bisa digunakan untuk membayar utang. Selain penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun bukan pajak, pemerintah dapat memakai tabungan dan aset untuk melunasi utang, atau membuat surat utang baru.
Menurut Scenaider Siahaan, bila penerimaan negara bisa mencatat surplus Rp 500 triliun, kemudian dibagikan dengan utang Rp 4.000 triliun, maka dalam waktu 8 tahun, seluruh utang dapat terlunasi. Tapi faktanya hampir setiap tahun APBN mengalami defisit.
Untuk memakai tabungan dan aset pun perlu dipertanyakan apakah pemerintah memiliki tabungan cukup untuk melunasi utangnya, dan aset apa yang bisa ‘dilego’ tanpa menimbulkan sentimen negatif masyarakat? Sementara menerbitkan surat utang baru untuk dijual kepada investor, tak ubahnya ‘gali lubang, tutup lubang’, membayar utang lama dengan utang baru.
Solusi paling realistis mungkin dengan melakukan reformasi perpajakan alias mengoptimalkan sektor pajak sebagai sumber penerimaan utama. Seperti diketahui, besar pajak yang harus ditanggung wajib pajak di Indonesia, baik perorangan maupun perusahaan, sebenarnya termasuk yang tertinggi di dunia. Tetapi penerimaan negara dari sektor ini terbilang minim, artinya masih ada kesalahan.
Jalan keluar selanjutnya adalah dengan mengoptimalkan sektor industri, apalagi bila industri tersebut dimodali dari utang luar negeri. Selain itu beberapa pos pengeluaran harus diperketat. Misalnya dengan meninjau ulang usulan kenaikan gaji PNS yang sedianya akan dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
Masalah utang tidak bisa dianggap remeh, sebab selain menjadi beban keuangan negara, juga berpotensi membebani masyarakat. ***
*) Penulis mantan wartawan desk ekonomi, sosial dan budaya
