SuaraNusantara – Sembilan fraksi DPRD Kota Tangerang menyetujui Raperda tentang penyelenggaraan administrasi Kependudukan yang merupakan perubahan dari Perda Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2010 yang diajukan Pemerintah Kota Tangerang, Rabu (21/3/2018).
Hal tersebut disampaikan saat Rapat paripurna anggota dewan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Pontjo Proyogo serta di hadiri PJS Walikota Tangerang H. M. Yusuf.
Fraksi PDI-Perjuangan yang tampil pertama menyampaikan pandangan umum mengapresiasi satu raperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Tangerang terkait Raperda penyelenggaraan administrasi Kependudukan dengan catatan harus ada jaminan dari Pemerintah di semua tingkatan.
“Selain itu, tujuan administrasi kependudukan ini agar masyarakat Kota Tangerang dipermudah dalam hal mengurus administrasi kependudukan, dan memandang perlu untuk penghapusan denda keterlambatan pengurusan administrasi kependudukan dan penerbitan indentitas anak (KIA),” katanya.
Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga menyambut baik satu raperda yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Hal tersebut lantaran perda yang diajukan merupakan instrumen hukum daerah, menjadi peraturan pelaksana dan sebagai alat pengorganisasian meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Satu raperda ini merupakan kebutuhan, pelayanan masyarakat, produk hukum yang kita harapkan segera cepat dibahas, dan fraksi Golkar menyambut baik dalam pencabutan biaya keterlambatan pada pengurusan administrasi kependudukan tetapi dalam perjalanan waktu fraksi Golkar mohon penjelasan tentang proses pengurusan akte, KTP dan KK yang membutuhkan waktu yang relatif lama,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi dari Gerindra, PKS, PPP, PAN, Partai Demokrat, PKB, Hanura, serta Nasdem menyampaikan apresiasi terhadap pengajuan satu raperda tersebut tapi juga menyampaikan beberapa Poin mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut. (Akim/Nji)
