Jakarta-SuaraNusantara
Berita tidak menyenangkan datang dari tanah Papua di paruh pertama tahun 2018 ini. Wabah campak dan gizi buruk melanda Papua, terutama di Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat. Bahkan ada juga penyakit mematikan lainnya yang menyerang warga sejak September tahun lalu.
Data sementara hingga 24 Januari 2018, wabah gizi buruk telah mengakibatkan 65 anak meninggal dunia karena kekurangan gizi, empat anak meninggal karena campak dan satu anak meninggal karena tetanus.
Saat berita ini diturunkan, tim dari berbagai instansi terkait masih berada di Asmat dan dikabarkan akan tetap di sana sampai wabah campak dan gizi buruk dapat diatasi.
“Ya permanen kita tetap di sana,” ujar Menteri Sosial Idrus Marham di Gedung Serbaguna Kementerian Kominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Idrus memastikan bahwa tim Kemensos akan terus membantu warga di Asmat sampai pada tahap pengembangan penanganan KLB.
Pemerintah pusat memang bergerak cepat terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) gizi buruk dan campak di Kabupaten Asmat ini.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI misalnya, menerjunkan 39 tenaga kesehatan. Mereka melakukan pengobatan dan imunisasi untuk mengatasi masalah kesehatan tersebut.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Oscar Primadi mengatakan tenaga kesehatan yang dikirim ke sana, dibagi ke dalam dua tim, yakni tim pelayanan kesehatan primer yang dikirim ke Distrik Sawa Erma, Kolf Braza, dan Pulau Tiga. Ada pula tim pelayanan kesehatan rujukan, tenaga kesehatan yang dikirim ke RSUD Agats.
Dari 39 tenaga kesehatan itu, 11 di antaranya merupakan dokter spesialis, yakni 1 dokter spesialis bedah, spesialis kulit kelamin, spesialis anestesi, spesialis obgyn, dan spesialis gizi klinik, 3 dokter spesialis anak, 3 dokter spesialis penyakit dalam, dan 4 dokter umum. Ada pula 3 orang perawat bedah dan 2 orang penata anestesi. Tenaga kesehatan lainnya, yakni tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, dan surveilans yang melakukan kegiatan dengan tugas yang telah ditetapkan.
Selain pengiriman tenaga kesehatan, dilakukan pula Imunisasi campak. “Soal ketersediaan vaksin, masing-masing Puskesmas sudah melakukan pengiriman dan setiap Puskesmas sudah memiliki cold chain menggunakan tenaga solar,” ujar Oscar di Jakarta, Senin (16/1/2018).
Sebelumnya, pada Senin (8/1/2018), pemerintah daerah (Pemda) juga membentuk 4 tim yang segera turun ke lapangan untuk melakukan pencegahan dan pengobatan serta pengiriman PMT. Tim tersebut yakni tim Disitrik suator dan kolf braza, tim Distrik Fayit dan Aswi, tim Distrik Pulau Tiga, dan tim wilayah Distrik Jetsy dan Distrik Sirets.Sejauh ini, tim Kementerian Kesehatan sudah bergerak ke Distrik Sawaerma, melalui program kesehatan bergerak (Flying Health Care). Sebanyak 1.465 anak telah berhasil diimunisasi campak.
Imunisasi dilakukan pada 18 hingga 22 Januari 2018 di 13 kampung. Kampung Sawa dan Er sebanyak 296 anak, Sona 131 anak, Pupis 94, Erma 194 anak, Sauti 204, Omor 27 anak, Bu 109, Mumugu I dan Mumugu II 176, Yamas 56 anak, Onafai 80, Yeni 52 anak, dan Agani 46 anak.
Total warga yang diperiksa oleh tenaga kesehatan sebanyak 1.552 anak-anak hingga dewasa. Telah ditemukan sebanyak 13 anak dengan gizi buruk, 12 di antaranya telah dirujuk ke RSUD Agats, sementara 1 orang menolak dirujuk.
Selain pemberian vaksin campak, juga dilakukan pelayanan kesehatan, pemberian vitamin A, dan pemberian makanan tambahan (PMT).
Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek usai mengunjungi langsung Agast, Kabupaten Asmat menjelaskan strategi penanganan KLB ini.
“Jadi strategi pertama, yakni kita harus tangani yang kritis dulu. Nah, itu sedang kita lakukan, bekerja sama dengan TNI, Polri, Kementerian Sosial dan pihak-pihak lainnya,” kata Nila di Kabupaten Mimika, Jumat (26/1/2018).
Nila mengatakan, dalam waktu 10 hari, pemerintah pusat harus mengirim tenaga medis guna menangani pasien gizi buruk yang saat ini dirawat di RSU Agast, Kabupaten Asmat.
“Di samping itu, kita juga menyusuri 23 distrik (kecamatan) dibantu Babinsa yang dimiliki TNI, lalu membawa mereka yang ditemukan terkena dampak KLB. Sambil logistik berupa obat-obatan dan makanan tambahan kita salurkan,” katanya.
Setelah 10 hari tahap pertama selesai, lanjut Nila, maka dilanjutkan tahap kedua dan ketiga di bulan pertama, yakni penanganan rehabilitasi.
“Yang harus dipikirkan setelah penanganannya adalah rehabilitasi sampai jangka panjang. Itu sebabnya di Mimika ini saya kumpulkan semua kepala Dinas Kesehatan se-Papua agar kita mendengarkan apa yang mereka hadapi selama ini di daerah mereka masing-masing. Hari ini rencananya kita akan memberikan rekomendasi apa yang perlu mereka lakukan agar kasus-kasus seperti ini tak terjadi,” paparnya.
Peran TNI/Polri
Kehadiran TNI/Polri sangat memang sangat membantu upaya penanggulangan KLB di Kabupaten Asmat. Alam Papua yang berkontur naik turun dan banyak dirimbuni belantara, hanya bisa ditembus oleh penduduk asli dan personil TNI/Polri. Hampir mustahil bila mengharapkan tim kesehatan dari Jakarta mampu berjalan kaki menembus belantara lebat di sana. Terutama di Kabupaten Agats, banyak juga wilayah terdiri dari rawa payau.
Selain berperan turut menyalurkan bantuan ke tempat-tempat terpencil yang sukar ditembus masyarakat biasa, TNI juga memiliki tim kesehatan sendiri yang turut membantu memeriksa dan mengobati korban wabah. Tim kesehatan ini bekerjasama dengan tim kesehatan dari berbagai instansi lain.
Dari Jakarta, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melepas pasukan satuan tugas kesehatan (Satgaskes) di Lanud Halim Perdanakusuma, Kamis (25/1). 206 orang personel satgaskes diberangkatkan atas perintah Presiden Joko Widodo untuk menanggulangi Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah penyakit campak di Asmat, Papua.
Kepala Pusat Kesehatan TNI, Mayjen Ben Yura Rimba mengatakan Satgaskes memiliki tugas tak hanya menangani yang telah terkena wabah. Juga berupaya untuk menghentikan wabah itu agar tidak menyebar.
“Kita ada pendeteksian awal potensi kemungkinan terjadinya kejadian luar biasa (KLB) dan hal apa yang terdapat pada kesehatan kita ada dua tim-tim kesehatan itu sendiri yang akan menganalisis kenapa itu bisa terjadi sehingga kita tahu dampak dan kita bisa mengantisipasi dampaknya seperti apa,” ujar dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (25/1/2018).
Satgaskes ini akan bertugas sepanjang tahun di wilayah Asmat, Timika, Papua dan Papua Barat. Setiap 9 bulan akan dirotasi sampai wilayah tersebut bebas dari wabah.
Tenaga medis dikerahkan dari dokter spesialis, serta paramedis dari Puskes TNI, Puskes TNI AD, Diskes TNI AL, dan Diskes TNI AU. Letkol Ckm Shohibul Himi memimpin Satgaskes yang terbagi dalam kelompok Makas Komando Satuan Tugas (Makosatgas), Seksi Markas (Sima), Tim Analisis, Tim Pemeliharaan dan Pencegahan (Harcegah), Tim Evakuasi, Tim Pelayanan Kesehatan (Yankes) dan Pleton Pengawal.
“Untuk crew ada 200 personel dan 6 dokter spesialis di gelombang pertama dan 23 dokter umum sisanya perawat pembantu perawat dan pejabat teritorial,” ujarnya.
Sementara Komandan Satgas Kesehatan TNI KLB Asmat, Brigjen TNI Asep Setia Gunawan mengatakan, tim kesehatan terpadu sudah memeriksa 12.398 anak di Asmat.
“Dari 12.398 anak yang mendapat pelayanan kesehatan, ditemukan 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk. Selain itu, ditemukan pula 25 anak suspek campak dan 4 anak yang terkena campak dan gizi buruk,” kata Asep, Kamis (25/1/2018) melalui rilis yang dikirim Penerangan Kodam XVII/Cendrawasih.
Menurut Komandan Korem 174/ATW Merauke ini, jumlah anak yang meninggal akibat wabah campak dan gizi buruk sejak September 2017 hingga 24 Januari tercatat sebanyak 70 orang. Dari 70 korban meninggal itu, 65 anak meninggal akibat gizi buruk, 4 anak karena campak dan 1 orang karena tetanus.
“Data di Posko Induk Penanggulangan KLB Asmat di Agats disebutkan 37 anak meninggal di Distrik Pulau Tiga, 15 anak di Distrik Fayit, 8 anak di Distrik Aswi, 4 anak di Distrik Akat dan 6 lainnya meninggal di RSUD Agats,” kata Asep.
Sementara Tim Satgas Kesehatan TNI yang semula berjuang mengobati pasien wabah penyakit campak, difteri dan gizi buruk di Kabupaten Asmat, belakangan juga bergerak ke pedalaman Kampung Pedam Distrik Okbibab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua.
Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI M. Sabrar Fadhilah di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Minggu (21/1), pergerakan Tim Satgas TNI yang terdiri dari beberapa doter spesialis dikarenakan wabah penyakit ternyata terjadi juga di wilayah-wilayah Kabupaten lainnya yang ada di ujung timur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu.
“Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto telah memerintahkan Pangdam Cenderawasih, Mayjen TNI George Elnadus Supit, untuk segera mengambil langkah-langkah secepat mungkin melalui pengiriman Satgas Kesehatan TNI guna memberikan bantuan kepada warga di Distrik Okbibab,” kata Sabrar.
Sabrar menjelaskan bahwa informasi yang diterima dari satuan jajaran TNI di Kodam XVII/Cenderawasih, sudah ada sekitar 27 masyarakat terdiri dari 4 dewasa dan 23 balita di Kampung Pedam Distrik Okbibab yang terserang wabah penyakit difteri dan gizi buruk.
Tak mau ketinggalan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga berupaya menyalurkan bantuan. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal mengatakan, saat ini Satgas Terpadu yang dibentuk oleh Polda Papua bersama elemen lain dari TNI dan Pemerintah telah menyusuri distrik-distrik di wilayah tersebut.
“Kami berupaya menyalurkan bantuan logistik dan medis yang ada dari distrik ke distrik, memang kontur geografis di sana, berupa sungai dan rawa, tapi tetap terus berjalan,” ucap Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Dalam hal ini, Polri bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, TNI dan Pemerintah setempat menyalurkan tenaga medis. Pasalnya, tenaga medis di wilayah tersebut masih belum memadai. Dalam satgas terpadu, kata Iqbal, tim medis bahkan mendatangi rumah-rumah dan fasilitas kesehatan untuk meninjau warga.“Tenaga medis Polri, bergabung dengan TNI dan dinas kesehatan, semua berniat membantu wabah campak yang memang kejadian luar biasa ini, fasilitas kesehatan kurang dan kita berusaha nanti di situ,” kata Iqbal.
Satgas Terpadu sendiri telah mendistribusikan bantuan logistik dari beberapa BUMN yang menyalurkan bantuannya.
Gubernur Tolak Usulan Relokasi
Untuk membahas wabah penyakit yang menewaskan puluhan balita di Asmat, pada Selasa (23/1/2018), Presiden Jokowi memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Asmat Elisa Kambu dan Bupati Nduga Yairus Gwijangge ke Istana Bogor.
Pertemuan berlangsung tertutup. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Sosial Idrus Marham dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Jokowi menawarkan relokasi (pemindahan) kepada sejumlah penduduk yang bermukim di wilayah terpencil di Papua ke wilayah yang lebih mudah dijangkau unit pelayanan kesehatan.
“Alangkah lebih baik apabila direlokasi ke kota. Jadi (penduduk) desa-desa direlokasi ke kota,” ujar Jokowi sebagaimana dikutip siaran pers resmi Istana.
Menurut Jokowi, tim pelayanan kesehatan yang terjun untuk menangani pasien wabah penyakit terkendala medan yang sangat berat. Apalagi, penduduknya tersebar di beberapa wilayah sehingga akseptabilitas semakin rendah.
Presiden sendiri sampai menggambarkan betapa sulitnya medan yang ditempuh oleh tim pelayanan kesehatan yang diter junkan saat menjangkau lokasi terdampak. Salah satunya, butuh waktu selama 4 hari untuk dapat sampai ke daerah tujuan.
“Contoh dari Wamena menuju ke Nduga itu lewat hutan belantara 4 hari. Di Asmat juga sama, di situ rawa-rawa. Untuk naik boat saja butuh 3 jam. Biayanya tidak kecil, Rp 3 sampai 4 juta. Itu fakta-fakta yang ada di lapangan,” kata Presiden.
Jokowi yakin, pemerintah daerah mampu memfasilitasi relokasi penduduk. Jika pemerintah daerah tidak mampu bekerja sendiri, Jokowi menegaskan, pemerintah pusat siap turun tangan membantu relokasi penduduk Papua di wilayah terpencil.
Namun, tawaran untuk melakukan relokasi tersebut ditolak oleh para kepala daerah di Papua. Bupati Asmat Elisa Kambu, usai pertemuan, mengatakan relokasi ke tempat yang baru tidak mungkin dilakukan.
“Memindahkan orang tidak segampang itu karena terkait budaya, adat istiadat, hak ulayat dan bagaimana mereka menanam dan sebagainya,” kata Elisa Kambu.
Elisa mengatakan, hal yang paling dimungkinkan agar wabah penyakit tak terus terjadi setiap tahun adalah dengan melakukan perbaikan pemukiman masyarkat di sekitar distrik.
“Rakyat kita urus, kita tempatkan dengan akses yang lebih baik,” kata dia.
Pendapat serupa disampaikan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia menegaskan bahwa masyarakat di daerah terpencil di Papua tak mungkin direlokasi.
“Paling mungkin di tempat mereka sendiri di satu distrik bangun perumahan, jalan. Tapi untuk pindah ke tempat lain tidak bisa,” kata Lukas.
Menanggapi penolakan tersebut, Jokowi bisa memaklumi alasan yang dikemukakan. Dia berjanji pemerintah pusat akan membangun infrastruktur di Kabupaten Asmat untuk mempermudah akses kesehatan di sana.
“Bapak presiden tadi sudah memberikan penegasan kepada kita semua, target kita bukan hanya sekedar menyelesaikan campak,” kata Elisa.
“Tapi upaya selanjutnya, ketahanan pangan, pelayanan dasar, pembinaan infrastruktur dasar maupun perubahan masyarakat jadi fokus pemerintah ke depan,” tambah dia.
Elisa mengakui infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan Puskesmas di wilayahnya maasih sangat minim. Begitu juga infrastruktur pemukiman serta air bersih. Selain itu, untuk transportasi juga hanya mengandalkan sungai yang ada. Hal ini menyulitkan saat akan membawa warga ke rumah sakit.
“Kalau pesan Pak Presiden sudah jelas. Ini kan tanggung jawab negara ya, akan diusahakan (membangun infrastruktur) dengan kemampuan yang ada,” kata Elisa.
Cegah Penyakit dengan Makan Ikan
Setelah melewati masa kritis, pemerintah pusat berniat melakukan rehabilitasi dan mencari solusi untuk jangka panjang.
“Salah satunya tadi yang disebut pak bupati, gubernur, mensos adalah buat perkampungan yang bagus, karena mereka memang menyebar dan nomaden. Ini yang kita coba,” kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Selain itu, belajar dari pengalaman wabah penyakit dan kasus kurang gizi yang kerap melanda wilayah Papua, Nila menganjurkan dimulainya gerakan agar warga Asmat mengonsumsi ikan, mengingat di wilayah tersebut banyak terdapat perairan payau.
Nila juga mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membuat makanan dari bahan sagu. “Kita harapkan makanan lokal ini seharusnya bisa kita tingkatkan,” kata Nila.
Kritik untuk Pemerintah
Meski respon pemerintah pusat terbilang cepat, namun mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai berpendapat lain.
Menurutnya, kasus wabah campak dan gizi buruk yang melanda Papua memperlihatkan pemerintah masih belum berhasil membangun Papua secara keseluruhan.
“Kita selama ini dihipnotis oleh Jokowi yang mengatakan Papua sudah seperti Jakarta, baik pendidikan dan kesehatannya. Itu semua palsu. Kematian bayi berantai di Papua tersembunyi di balik pencitraan Jokowi,” tegas Pigai.
Dia mengaku bersyukur karena pada akhirnya media mainstream nasional mau mengangkat tragedi kemanusiaan di Asmat Papua.
“Akhirnya fakta berbicara. Sehebat-hebatnya .. (Pigai menyebut sebuah nama koran harian) menjadi pion pemerintah selama 3 tahun kepemimpinan Jokowi, tapi hujan fakta tak bisa dibendung lagi dengan payung pencitraan,” kata Pigai, Sabtu (13/1/2018).
Menurut Pigai, masyarakat Indonesia selama ini tertipu dengan suguhan informasi pencitraan yang berlebihan tentang pembangunan di tanah Papua oleh Jokowi.
Pigai menilai pembangunan jalan, jembatan, gedung pencakar langit, jembatan yang melintasi laut, jalan bebas hambatan dan rel kereta ditampilkan hanya untuk menutupi kejadian yang sesungguhnya di wilayah paling timur Indonesia.
Senada dengan Pigai, pengamat sosial Hasan Basri berpendapat masalah penanggulangan kasus gizi buruk dan wabah campak tidak sepenuhnya dapat diatasi dengan pembukaan akses jalan dan pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas hanyalah sarana untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan atau menjangkau akses layanan kesehatan. Namun masalah sesungguhnya lebih rumit lebih dari itu,” katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut Rinaldi, meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan mengajarkan cara menjaga kesehatan mutlak lebih diperlukan. “Sekarang bayangkan, akses jalan sudah terbuka lebar, lalu fasilitas kesehatan sudah banyak berdiri, namun pendapatan per kapita masyarakat masih rendah, untuk membeli makanan bergizi saja susah, lalu buat apa jalanan itu? Apa rakyat mau disuruh makan aspal jalan?” katanya.
“Masyarakat pedalaman di mana saja, bukan hanya di Papua, masih kurang memahami arti pentingnya menjaga kebersihan. Kalau bicara jujur, berapa banyak sih warga pedalaman yang mencuci tangan sebelum dan sesudah makan? Padahal itu hal paling mendasar dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Karena itu, masyarakat di sana harus terus menerus diberikan penyuluhan mengenai masalah kesehatan,” sambung Rinaldi.
Rinaldi berharap pemerintah bisa mencari solusi lebih jitu guna mencegah kasus serupa terjadi lagi di Papua maupun daerah lain. (Yon K/dari berbagai sumber)
