Jakarta-SuaraNusantara
Kekecewaan buruh terhadap Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp. 3,6 juta ternyata berbuntut panjang. Buruh yang menuntut Anies-Sandi untuk memenuhi janji mereka saat kampanye dulu, Jumat (10/11/2017) siang ini berencana menggelar aksi long march dan demo di depan Istana Negara dan Balai Kota DKI Jakarta.
“Longmarch ini adalah salah satu ikhtiar kami dari kaum buruh. Karena upaya yang kami lakukan dengan melakukan dialog sosial dan berkomunikasi dengan pemerintah tidak mendapatkan respon yang baik,” kata Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Azis di Jakarta, Jumat (10/11/2017).
Meski menuntut kenaikan upah di DKI Jakarta menjadi Rp. 3,9 juta, namun peserta aksi bukan hanya berasal dari buruh di sekitar ibu kota, melainkan dari berbagai daerah, karena para buruh juga ingin memperjuangkan nasib buruh di seluruh daerah sekaligus memperingati Hari Pahlawan 10 November.
Ada tiga kelompok buruh yang bakal melakukan longmarch. Mereka berangkat dari tiga titik berbeda. Titik pertama, adalah peserta longmarch yang berangkat dari Bandung. Diikuti oleh para buruh dari Bandung, Cianjur, Subang, Cirebon, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi-Jakarta.
Buruh yang berangkat dari Bandung ini berjumlah kurang lebih 100 orang dan disebut sebagai Laskar Marsinah.
Sementara kelompok kedua berangkat dari Bogor, yang diikuti para buruh dari Sukabumi, Bogor, dan Depok. Kelompok ini disebut sebagai Laskar Sebastian.
Sedangkan kelompok ketiga disebut sebagai Laskar Suryo Pranoto. Kelompok ini merupakan perwakilan buruh yang berasal dari Cilegon, Serang, dan Tanggerang. Sama seperti Laskar Sebastian, Laskar Suryo Pranoto ini berangkat Kamis 9 November 2017.
Para buruh menilai penetapan UMP yang didasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan tidak sejalan dengan janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Saat Anies mencalonkan diri sebagai gubernur, diamembuat kontrak politik dengan kaum buruh bahwa tidak akan menaikkan UMP menggunakan PP No 78, yang belakangan ternyata tetap dijadikan acuan untuk menetapkan UMP DKI Rp. 3,6 juta, di bawah keinginan buruh sebesar Rp. 3,9 juta.
Penulis: Yon K
