Pemerintah  memutuskan untuk menunda pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tubuh Polri.“Diputuskan bahwa pembentukan Densus Tipikor untuk sementara ditunda, untuk kemudian dilakukan pendalaman lebih jauh lagi,” kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Pilihan penundaan diambil setelah didiskusikan dalam Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, pimpinan KPK Agus Rahardjo dan Laode M Syarif, Menteri PANRB Asman Abnur dan pejabat terkait lainnya.

Menurut Wiranto, alasan ditundanya pembentukan Densus Tipikor terutama karena persoalan anggaran dan pengaturan struktur kelembagaan dan kepegawaian Densus Tipikor nantinya.

Dia menjelaskan, anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 sudah harus disahkan oleh sidang paripurna, pada Rabu (25/10/2017), sehingga sangat singkat sekali waktunya untuk mempersiapkan anggaran bagi Densus Tipikor.

Selain itu, Menteri PANRB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) harus menerima terlebih dahulu usulan secara struktur kelembagaan dan kepegawaian, juga harus ada persetujuan antara dua lembaga antara Polri dan Kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu.

Meski demikian, menurut Wiranto, Presiden Jokowi tetap mempertimbangkan usul pembentukan Densus Tipikor yang disampaikan Polri itu. Namun nantinya dibutuhkan payung hukum berupa undang-undang karena ada niat menyatukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan di dalamnya.

 

Penulis: Rio