Jakarta-SuaraNusantara
Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto meminta masyarakat agar tidak lagi mengkaitkan senjata yang dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri. Pasalnya dari jumlahnya saja yang disediakan oleh Pindad sudah berbeda, Polri 5.000 sedangkan BIN 517.
Senjata yang dipesan pun terang Setyo, jenisnya berbeda. Senjata yang dipesan oleh polri adalah senjata yang berfungsi untuk melumpuhkan bukan untuk menyerbu. “Senjata gendam, itu untuk melumpuhkan,” ujar Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/9/2017).
Menurut Setyo, senjata yang dibeli oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dan Polri bukanlah merupakan senjata serbu. Karenanya, tak perlu meminta izin kepada TNI bahkan kepada Presiden. “Enggak ada (izin dari TNI atau Presiden),” tegas Setyo.
Menurut dia, sesuai undang-undang, ada beberapa institusi non militer yang diperbolehkan memiliki senjata api. Pembelian itu pun izinnya hanya diberikan oleh Polri. Institusi non militer yang dimaksud adalah BIN, Badan Narkotika Nasional (BNN), Bea Cukai, Imigrasi, Kementerian Kehutanan dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.
“Karena senjata yang dizinkan non TNI Polri itu spepikasi teknisnya berbeda. Kalibernya 32, 22 senjata gas dan senjata kecil. Senjata kejut, itu listrik taser. Senjata gas itu kalau ditembakkan keluar gas yang bisa, gas air mata. Kalau senjata yang kecil-kecil untuk melumpuhkan,” kata Setyo
Semula, kata Setyo, Polri ingin memesan 15 ribu pucuk senjata gendam. Namun Pindad hanya mampu menyediakan 5.000 pucuk gendam. Karenanya Polri berencana untuk memesan sisanya di luar negeri sebanyak 10 ribu senjata.
“Karena Pindad hanya sanggup 5.000 sehingga yang 10 ribu pucuk harus dicari dari luar, maka kita sedang mencari lagi, tahun ini harus beres,” ujar Setyo.
Senjata gendam ini, lanjut Setyo, akan diperuntukkan bagi polisi lalu lintas (Polantas).
Di tempat terpisah, PT Pindad membenarkan adanya pemesanan senjata yang dilakukan oleh BIN. Menurut Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantori, lembaga intelijen tersebut memesan 517 pucuk senjata.
“Benar, ada kontrak dengan PT Pindad untuk BIN, 517 (pucuk senjata),” kata Bayu, Senin (25/9/2017), dikutip dari kompas.com.
Bayu mengatakan, 517 senjata laras panjang tersebut masih ada di PT Pindad dan belum dikirim.
Selain itu, lanjut Bayu, Polri juga berencana memesan senjata dari perusahaannya sebanyak 5000 pucuk.
“Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada,” kata dia.
Bayu enggan menyebutkan jenis senjata yang dipesan oleh BIN dan Polri. Ia hanya menegaskan bahwa jenis senjata tersebut berbeda spesifikasinya dari yang dimiliki TNI. “Speknya berbeda dari TNI, non militer lah,” kata dia.
Penulis: Yon K
