Yogyakarta-SuaraNusantara
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan, masalah ketertiban dan keamanan adalah tanggungjawab pemerintah daerah yang dibantu oleh polisi dan TNI. Namun dia meminta semua kepala daerah untuk berperan aktif dalam penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayahnya masing-masing.
“Kepala daerah wajib memberikan instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk ikut berperan menjaga keamanan,” kata Sultan saat membuka Rapat Koordinasi yang diadakan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
Peran aktif kepala daerah ini kata Sultan seperti contoh jika ada problem di desa, jangan kemudian mencari mudahnya dengan menelpon polisi. Harusnya, kata Sultan, lurah dibantu Babinsa dan Babinkamtibnas yang lebih dulu harus menangani.
“Jika tidak mampu, maka camat, bupati, walikota dan gubernur yang turun. Kecuali jika terjadi pelanggaran pidana baru polisi turun. Kalo apa-apa polisi, hancur lebur polisinya,” ujar Sultan.
Ini menurutnya sudah dilakukan di Yogya. Karena konflik di daerah ini akan mengganggu stabilitas. Sehingga perlu penanganan yang terintegrasi. Seperti contoh jika ada ormas yang mau menang sendiri, kemudian demo dan meresahkan masyarakat langsung ditangani sendiri dengan cara melakukan komunikasi langsung dengan ormas tersebut.
“Saya harap pemimpin jangan hanya menunggu, tapi ada inisiatif demi keamanan masyarakat,” ujarnya.
Sultan mengaku dirinya tidak mau kecolongan dengan adanya konflik dan hasutan yang terjadi karena kesalahpahaman. Seperti akhir-akhir ini banyak beredar di media sosial soal gejolak masyarakat tentu ini akan menjadi beban pemerintah untuk mempetakan kondisi kerawanan daerah.
“Empat, lima tahun lalu kami meminta Kapolda untuk memerintahkan Babinkamtibnas berkantor lima hari di kecamatan atau kantor desa. Tujuannya supaya mereka dikenal masyarakat,” paparnya.
Tahun ini, Sultan juga membentuk gerakan Jogo Warga di 210 desa. Dimana, warga dididik oleh kepolisian dan TNI untuk melaksanakan tugas yaitu menginformasikan dan mendata orang-orang yang tidak dikenal yang singgah di wilayahnya.
“Tugas mereka adalah jika mereka menemukan kecurigaan atau gejolak seperti adanya peredaran narkoba, teroris. Karena, masyarakat sendiri yang bisa mengkondisikan wilayahnya. Kami ingin membangun kemandirian civil society yang bisa mengatakan tidak atau ya pada sesuatu yang dianggap tidak baik,” jelasnya.
Contoh lain, ketika ada kasus pembangunan gereja yang tidak mendapatkan izin kemudian didemo oleh masyarakat. Sultan, langsung memanggil pendeta dan pengelola gereja agar segera menyelesaikan perizinannya. Ini adalah bentuk komunikasi dengan masyarakat tanpa harus melarang mereka untuk beribadah.
“Saya minta juga kepala daerah untuk tidak membeda-bedakan warga apapun agamanya, sukunya dan budayanya. Biarpun saya muslim, jika ada yang membuka gereja atau pura ya saya buka, yang penting hukum ditegakan dan tidak ada minoritas atau mayoritas semua sama,” bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Sultan meminta kepada para peserta Rakoornas untuk merumuskan bagaimana cara dan strategi keamanan di daerah. Seperti yang sudah dicontohkan soal penanganan di Yogyakarta dengan pola dan komunikasi untuk ketertiban dan keamanan masyarakat.
Kontributor: Maryono
