Jakarta – Suara Nusantara
Isu beredarnya Kartu Tanda Penduduk Elektronek (e-KTP) ganda di media sosial (Medsos) baru-baru ini sukses menyedot perhatian banyak kalangan.
Pemerintah merasa pelru meluruskan beredarnya gambar e-KTP yang memiliki foto orang yang sama namun NIK dan alamat berbeda tersebut. Hal ini penting agar situasi jelang penyelenggaraan Pilkada tetap kondusif.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan A Fakrullah mengatakan, beredarnya isu e-KTP ganda di Medsos tersebut sepertinya sengaja dibuat oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk membuat kegaduhan jelang pemungutan suara Pilkada berlangsung.
Menurut Zudan, e-KTP yang beredar luas di Medsos bukan e-KTP ganda, namun murni pemalsuan. Umumnya dilakukan oleh oknum yang berupaya mendulang perolehan suara dengan cara tak lazim. Seperti yang sedang terjadi sekarang ini adalah pemalsuan data e-KTP dengan cara memakai data orang lain.
“Isu ini sedang digoreng. Ada KTP El dengan foto sama namun datanya berbeda-beda. Ini bukan KTP ganda tapi pemalsuan,” jelas Zudan dengan tegas melalui pesan WhatsApp-nya yang dipancaluaskan, Minggu (5/2).
Untuk memastikan data pemilih tidak dipalsukan, Zudan mengaku pihaknya telah mewajibkan seluruh pegawai Disdukcapil daerah agar tetap masuk kantor saat pemungutan suara walapun statusnya libur Pilkada.
“Tanggal 15 Februari nanti dinas dukcapil masuk kerja walaupun statusnya libur pilkada. Ini untuk melayani yang perlu surat keterangan atau mau cek NIK,” tukas Zudan.
Sebelumnya Komisioner KPU DKI Jakarta pokja pemutakhiran data pemilih, Moch Sidik menanggapi beredarnya gambar e-KTP yang diklaim ganda oleh pengguna Medsos tersebut.
Diketahui, dari tiga e-KTP yang ada dalam gambar tersebut, tertulis nama Mada, Saidi, dan Sukarno. NIK dalam ketiga e-KTP tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2017.
Sidik sendiri membenarkan ketiga NIK tersebut terdaftar dalam DPT. Namun, foto dalam gambar e-KTP yang beredar itu dipalsukan menggunakan foto orang yang sama.
“Misalnya Pak Mada, itu fisiknya ada, orangnya ada Pak Mada itu dengan e-KTP-nya, cuma yang di-share itu fotonya berbeda. Jadi foto Pak Mada-nya ditutup oleh foto orang yang enggak bertanggung jawab itu,” jelas Sidik.
Kata Sidik, ketiga NIK dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU DKI Jakarta itu benar dan terverifikasi. Sidik telah memastikannya dengan mengecek database yang dimiliki KPU DKI.
“Jadi yang tiga itu palsu (fotonya), yang asli adalah yang masuk di DPT itu. NIK itu bener, orangnya berbeda. Orangnya beda dan fisiknya beda,” kata dia.
Dalam menyusun DPT, lanjut Sidik, KPU DKI Jakarta melakukan pemutakhiran data pemilih dengan mendatangi langsung calon pemilih.
Petugas pemutakhiran data pemilih juga meminta fotokopi e-KTP calon pemilih untuk membuktikan bahwa yang bersangkutan memang warga Jakarta yang memenuhi syarat sebagai pemilih.
“DPT enggak bermasalah. Kami cek e-KTP-nya, KK-nya, kan kami coklit selama sebulan, menemui orang-orang yang ada di tiap rumah itu. Jadi ini saya kira modus yang memang harus diantisipasi,” tukas Sidik. (Has)
