Jakarta – Suara Nusantara
Pemerintah diminta segera memperpanjang izin usaha pertambangan PT. Freeport Indonesia (PTFI).
Demikian itu sesuai dengan tuntutan 7 kepala suku di area tambang PTFI di Provinsi Papua saat melakukan audiensi dengan Staf Khusus Presiden (SKP) Lenis Kogoya di Gedung Sekretariat Negara Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat (3/2).
“Tanpa biaya pemerintah, kepala suku datang untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Bapak Presiden Indonesia terkait perpanjangan tambang PT. Freeport,” beber Kepala Suku Moni, Agustinus Zomau kepada wartawan usai audiensi dengan SKP, Lenis Kogoya.
Agustinus mengatakan, izin usaha pertambangan PTFI harus diperpanjang karena operasional perusahaan tambang tersebut menyangkut kesejahteraan rakyat di tanah Papua.
Selain itu sambung dia, jika pemerintah belum juga memberikan kepastian terkait kelanjutan megaproyek tersebut dikhawatirkan akan berujung pada konflik yang berkepanjangan di tanah Papua.
“Saya ajak 7 Kepala Suku ke Jakarta dan atasnama 200 Kepala Suku, kami datang dengan mengaharap kepada Presiden Jokowi untuk menormalkan kembali tambang PT. Freeport karena di sana ada hal-hal yang besar,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, SKP Lenis Kogoya berjanji akan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat tanah Papua terkait perpanjangan izin usaha tambang PTFI ini ke Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).
Lenis menilai, aspirasi yang disampaikan 7 kepala suku tersebut cukup beralasan. Mereka kata dia hanya meminta pemerintah agar memperpanjang izin usaha tambang PTFI, mengingat sebagian besar karyawan yang bekerja di perusahan asal Amerika tersebut dipenuhi masyarakat pribumi di tanah Papua.
“Aspirasi dari kepala suku, tuntutan pertama, mereka minta menormalkan proyek freeport karena izin ekspor samapai sekarang gak berjalan, akhirnya minta dinormalkan, dengan alasan bahwa banyak keryawan pengangguran, Â biasiswa anak-anak itu berpengaruh besar, kalo tidak normal (diperpanjang red),” jelas Lenis.
Tuntutan selanjutnya sambung Lenis, masyarakat Papua juga meminta agar Presiden Direktur (Presdir) perusahaan tambang emas tersebut dipercayakan kepada orang asli Papua.
“Papua ini konflik terus, jadi tuntutan perpanjangan izin freeport ini mereka juga minta untuk presiden direktur freeportnya asli masyarakat papua,” ujarnya.
Dikatakan Lenis, pihaknya akan bergerak cepat agar persoalan ini tidak berlarut-larut, bahkan dalam waktu dekat, Ia mengaku akan menemui Presdir PTFI untuk mencari solusi bersama sebelum menerbitkan surat laporan kepada Presiden Jokowi.
“Besok kami ceks lagi di lokasi (pertambangan PTFI red), terus langsung dialig dengan Presiden Freeportnha saya akan bicara setelah itu kami akan laporan kepada Presiden,” tukas Lenis. (Has)
