Jakarta-SuaraNusantara
Pada pidatonya di hadapan peserta Marine Environment Protection Committee (MEPC), Jokowi menyatakan akan membangun infrastruktur maritim dan menjaga keamanan laut. Dua hal itu, kata dia, dapat menjaga dan melestarikan kekayaan sumber daya laut Indonesia.
Tetapi ironisnya, Rabu (14/12/2016) kemarin, KPK meringkus Pelaksana Tugas Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut (Bakamla) Eko Hadi Susilo dan beberapa pengusaha dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi di Jakarta.
KPK menduga Eko menerima suap terkait proyek pengadaan alat keamanan laut. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK mengklaim menyita uang dalam jumlah yang signifikan dan kendaraan dari tangan Eko.
Penangkapan Eko yang merupakan pejabat tinggi di Bakamla menjadi tamparan keras bagi Presiden Joko Widodo yang tengah gencar merealisasikan wacana Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Poros maritim merupakan janji yang diutarakan Jokowi pada kampanye pemilihan presiden 2014. Ia menilai, poros maritim merupakan strategi vital untuk menggenjot perekonomian Indonesia. Tetapi bila sektor ini tidak berjalan lancar karena digerogoti korupsi, bagaimana mungkin bisa diandalkan untuk mensejahterakan rakyat?
Di tempat terpisah, Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Ari Soedewo mengatakan, terduga tindak pidana korupsi Eko Susilo Hadi sedang mengurus proyek keamanan maritim. Namun Ari belum bisa menyimpulkan keterkaitan proyek itu dengan operasi tangkap tangan KPK yang menjerat bawahannya itu.
Ari melanjutkan, sebagai Plt Sestama Eko memang bertugas untuk mengurus anggaran pembangunan proyek tersebut.
Untuk tahun ini, Eko dipercaya mengelola anggaran Rp400 miliar untuk pengadaan tiga item barang terkait pembangunan backbone itu. Namun Ari tidak bisa menyimpulkan apakah penangkapan Eko terkait dengan proyek tersebut.
“Belum tahu, apakah memang berhubungan atau tidak, nanti didalami KPK, saya hanya himbau agar kejadian ini tidak terulang lagi,” kata Ari. (fajar)
