Jakarta-SuaraNusantara
Meski pemerintah berulangkali membantah isu reshuffle kabinet, namun faktanya Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinet kerja di tengah masa pemerintahannya yang belum genap dua tahun. Jokowi menyebut ekonomi menjadi alasan utama ia melakukan reshuffle.
“Kita menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan. Masalah kemiskinan, kesenjangan ekonomi antar wilayah harus diselesaikan. Kita harus memperkuat ekonomi nasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global,” ujar Jokowi, sebelum mengumumkan susunan kabinet baru di Istana Merdeka, Rabu (27/7/2016).
Karena alasan-alasan itulah, Jokowi merasa perlu mengganti sejumlah posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahannya. Tujuannya agar pemerintahan lebih solid sehingga bisa bekerja lebih cepat untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut.
“Saya tekankan bahwa semangat perombakan kabinet kerja ini adalah penguatan kinerja pemerintahan,” katanya.
Jokowi mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM yang diganti di teras belakang Istana Merdeka. Dia didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Seskab Pramono Anung. Sejumlah nama baru masuk dan ada beberapa nama yang bergeser dari pos kementeriannya semula.
Ada empat menteri yang digeser dari posisinya semula yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Sebelumnya Luhut adalah Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digeser menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejabat Menteri PPN/Kepala Bappenas yang lama, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pejabat lain yang digeser adalah Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selain empat nama tersebut, Jokowi mendatangkan muka baru ke Kabinet Kerja. Ada sembilan nama baru yang masuk yakni:
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Eko Putro Sandjojo
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendi
Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito
Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Chandra Tahar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur. (fajar)
