Nias Selatan-SuaraNusantara.com
Beberapa kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaan tampak resah. Pasalnya, ratusan miliar dana mereka yang sudah digunakan untuk menyelesaikan proyek dari Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ternyata belum diganti.
Selain para kontraktor, Bendahara Satuan Kerja Perangkat Paerah (SKPD) juga merasakan hal serupa. Mereka menunggu pencairan dana untuk membayar utang kepada para PNS. Beberapa Bendahara yang ditemui wartawan di Kantor Bendahara Umum Daerah Nias Selatan menjelaskan, kondisi ini sangat menyedihkan karena hari natal sudah dekat. “Utang sudah menumpuk di warung,” ketus mereka kepada sejumlah wartawan di Teluk dalam, Selasa, (22/12).
Para Kepala Desa ikut merasa resah. Mereka bosan menunggu janji dari Bendahara Keuangan Daerah Piterson Zamili terkait pencairan dana desa tahap II. Kepala Desa Hilisataro Induk, Harinatal Sarumaha, bahkan melakukan orasi di depan kantor keuangan daerah. Dia menuntut supaya dana desa tahap kedua segera dicairkan.
Harinatal menjelaskan, awalnya pada sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Keuangan, para Kepala Desa diminta segera menyelesaikan kerja tahap pertama. Pekerjaan itu sudah tiga bulan selesai, tapi dana yang dijanjikan belum juga cair. Akibatnya banyak Kepala Desa terbelit hutang untuk membayar upah pekerja.
“Saya dikejar-kejar tukang. Mereka mendesak saya bayar upah mereka. Di mana kau Piterson Zamili? Di mana Kepala Dinas Ruadat Harita? Jangan korbankan kami,” teriak Harinatal.
Harinatal bersama kepala desa lainnya, merasa tidak puas karena orang yang mereka cari, Piterson Zamili dan Ruadat Harita ternyata tidak ada di kantor. Bahkan Piterson diketahui juga tidak berada di rumahnya.
Dari sumber yang dihimpun wartawan, selain gaji honorer, hak PNS seperti Ulang Lauk Pauk (ULP), biaya ATK SKPD dan sebagainya belum dicairkan. Dana penyelenggaraan Pemilukada Nias Selatan pun kabarnya masih kurang Rp. 4 miliar lagi belum terbayar. Saat ini, utang Pemkab Nias sudah mencapai ratusan miliar. (Edi)
