Mimbar Demokrasi Perempuan Desak Jokowi Netral di Pemilu 2024

Suaranusantara.com – Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Mimbar Demokrasi Perempuan menggelar aksi di depan Monas, Jakarta Pusat.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak berpihak kepada salah satu paslon dalam Pemilu 2024.

Mereka menganggap Jokowi telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan paslon tertentu.

Aksi ini berlangsung pada Jumat (9/2/2024), sekitar pukul 10.35 WIB. Mereka mengenakan baju ungu sebagai simbol solidaritas.

Mereka juga membawa bunga dan spanduk yang berisi aspirasi mereka. Salah satu spanduk bertuliskan ‘Mimbar Demokrasi Perempuan Mendesak Presiden Menghentikan Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemilu.

Salah satu orator, Mike Verawati, yang merupakan Anggota Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, mengatakan, mereka turun ke jalan untuk menyuarakan situasi pemilu yang tidak demokratis.

Ia mengklaim, mereka mendapat banyak fakta di lapangan yang menunjukkan adanya proses-proses yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Kami dari Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM harus turun ya untuk ikut menyuarakan situasi menuju pemilu yang sudah tidak baik-baik saja ya. Jadi kami mendapatkan banyak sekali fakta di lapangan bahwa ada proses-proses yang tidak sesuai dengan jalan atau arah yang sbnrnya audah diampuh oleh Undang-undang maupun peraturan yang berlaku,” ujar Mike.

Mike menuding Jokowi sebagai pemimpin negara yang secara terang-terangan memihak kepada paslon tertentu. Ia menilai, Jokowi juga memanfaatkan kewenangannya untuk memuluskan kemenangan paslon tertentu.

“Kita juga melihat adanya suara-suara yang sudah mengingatkan presiden dari akademisi, dari para cendikiawan dari kelompok-kelompok lainnya tidak diindahkan. Karenanya, hari ini perempuan yang bergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM juga turun untuk menyuarakan bahwa presiden harus menghentikan kewenangannya kekuasaannya untuk cawe-cawe dalam hal pemilu ini,” tuturnya.

Mike mengatakan, tuntutan mereka bertujuan agar pemilu berjalan dengan jujur dan berintegritas. Para demonstran mendesak Jokowi untuk bersikap netral dalam pemilu.

“Sikap dan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi justru menodai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. Selain itu juga dibalik itu semua harusnya Jokowi berada dalam posisi yang mendukung agar pemilu ini berjalan dengan adil, bersih tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya sendiri,” kata Mike.

Mike menyebut, pihaknya menyerukan bahwa pemilu digunakan sebagai momentum untuk membangun perubahan yang baik bagi negara ke depan.

Namun, ia menyoroti pernyataan Jokowi yang mengatakan presiden boleh memihak.

“Tapi sayangnya sampai detik ini presiden masih melakukan hal-hal yang justru itu melakukan pelanggaran, dan statement yang melukai kami semua sebagai bangsa adalah statement presiden bahwa presiden boleh memihak, menjadi juru kampanye. Tapi presiden tidak melihat pasal yang juga mengatur bahwa mereka yang punya batasan saudara mulai dari yang terdekat sampai dengan urutan ketiga atau ke atas itu tidak boleh melakukan keberpihakan karena itu bagian dari nepotisme,” pungkasnya.