Jakarta-SuaraNusantara
Pemerintah saat ini sedang giat memperbaiki komunikasi publik. Sejumlah pejabat diminta menyusun pola komunikasi publik pemerintah, agar berita bohong (hoax) bisa direspons dengan cepat tanpa harus menunggu Presiden memberikan komentar langsung.
Hal tersebut untuk menetralisir berbagai hoax yang disebarkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang marak beredar belakangan ini. Beragam isu yang umumnya bernuansa SARA sengaja diembuskan untuk menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat, termasuk berita bohong soal gerakan komunisme di istana negara, KTP ganda jelang Pilkada DKI, hingga masuknya jutaan pekerja asing ilegal asal Cina.
Kabar masuknya jutaan pekerja Cina itu, menurut sejumlah pihak, dianggap terlalu lamban direspons pemerintah sehingga menimbulkan kebingungan dan kepanikan di masyarakat dan akhirnya menggiring masyarakat untuk membenci etnis tertentu.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, kabarnya termasuk yang mengeluhkan isu itu tak tertangani dengan cepat. Beberapa waktu lalu, ia mengaku pernah mengingatkan penanganan isu itu kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhaikiri, tapi respon penanganannya lamban.
Memang bila disimak menggunakan akal sehat, tidak mungkin Indonesia bisa diserbu jutaan pekerja asing ilegal dalam waktu singkat. Disusupi belasan sampai ratusan pekerja ilegal, memang bukan hal mustahil. Umumnya, bila pekerja ilegal itu masuk melalui jalur resmi seperti bandara, mereka menggunakan visa turis yang disalahgunakan untuk bekerja. Tapi bila sampai jutaan, tentu tidak mungkin, karena mustahil pihak imigrasi bisa kecolongan sampai sebanyak itu. Apalagi untuk masuk melalui jalur ilegal juga bukan hal mudah, mengingat ketatnya penjagaan yang dilakukan aparat di wilayah perbatasan.
Beberapa hoax yang disebar ke tengah masyarakat malah sangat terlihat kelemahan logikanya. Sayangnya, masyarakat Indonesia ternyata sangat mudah diperdaya oleh hoax yang paling tidak masuk akal sekalipun.
Seperti hoax serbuan jutaan pekerja ilegal Cina. Awalnya disebutkan 10 juta pekerja ilegal Cina menyerbu Indonesia, dan sebagian besar di antaranya sudah membawa keluarga mereka untuk bermukim di wilayah Jakarta Barat. Ini jelas tidak masuk akal, mengingat bila benar ada 10 juta tenaga kerja ilegal Cina yang sebagian besar tinggal di Jakarta Barat, tentu akan terjadi ledakan penduduk di wilayah tersebut.
Menurut data terakhir, penduduk Jakarta Barat berjumlah lebih dari 2 juta. Bila 6 juta saja dari 10 juta pekerja ilegal Cina itu bermukim di Jakarta Barat, maka jumlah penduduk melonjak 4 kali lipat dan secara kasar ratio perbandingannya adalah 3:1. Artinya ada 3 warga negara Cina di setiap 1 penduduk Indonesia. Nyatanya tidak seperti itu.
Namun anehnya, banyak masyarakat percaya dengan isu tersebut. Bahkan belakangan, jumlah 10 juta pekerja ilegal Cina ditingkatkan status hoaxnya menjadi 20 juta. Penyebarannya pun sudah bukan cuma di DKI Jakarta, khususnya Jakarta Barat, tapi merambah ke seluruh wilayah Indonesia. Dan lagi-lagi, banyak orang percaya. Barangkali hanya di negeri ini, orang dengan mudahnya bisa diperdaya hoax hingga berulang kali.
Tak heran bila Presiden Jokowi kemudian meminta para menteri untuk meningkatkan komunikasi dengan publik, karena komunikasi publik pemerintah Indonesia selama ini dinilai belum maksimal dan kurang luas menjangkau masyarakat.
“Saya minta kepada semua menteri dan lembaga untuk meningkatkan komunikasi publik yang baik,” kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2017) silam.
Jokowi mengatakan ia sudah tiga kali memerintahkan untuk memperbaiki komunikasi publik ini, baik ke kementerian maupun lembaga negara. Namun ia menilai sampai sekarang belum tampak hasilnya.
Menurut Jokowi, jika hal itu tak segera diperbaiki, pemerintah akan rugi. Sebab, pencapaian pemerintah tidak akan pernah diketahui publik. Selain itu, hal-hal yang tengah dilakukan dan akan dilakukan pun tidak akan tersampaikan. Penanganan komunikasi publik dari pemerintah ini juga termasuk menanggapi sejumlah kabar hoax.
“Diluruskan, diberi penjelasan. Informasi yang berseliweran dari berbagai sumber itu bisa dibuat jadi berita sendiri yang enggak betul. Kebohongan itu harus direspons dengan cepat, jangan dibiarkan berkembang tanpa penjelasan,” ujarnya.
Jokowi juga meminta sikap proaktif kementerian dan lembaga dalam menyampaikan informasi kepada publik. Informasi yang harus disampaikan adalah soal program yang telah, sedang, dan akan dijalankan.
“Jangan sampai kita sudah bekerja sampai pagi, tapi tidak terkomunikasikan dengan baik, tidak diketahui publik apa yang dikerjakan,” kata Jokowi.
Tujuannya juga bukan cuma untuk mendapatkan apresiasi dari publik. Penyampaian kerja pemerintah juga bisa memancing tinjauan kritis yang konstruktif. Dengan begitu, rakyat bakal merasa memiliki hasil kerja yang dilakukan pemerintah.
Kiranya peran media massa untuk membantu mempublikasikan program-program pemerintah lewat kementerian dan lembaga yang ada akan semakin dibutuhkan. Sebab, media massa yang dikelola secara profesional dan mampu menjaga netralitas pemberitaannya, pasti mampu menyampaikan prestasi dan kendala pemerintah kepada masyarakat.
Media juga dapat berperan sebagai garda terdepan untuk menangkal penyebaran hoax yang bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, dan bukan malah sebaliknya menjadikan media sebagai senjata utama untuk menyebarkan kabar tidak benar. (Cipto)
