SuaraNusantara.com-Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani, menyatakan bahwa PDIP tetap menjadi partai utama pendukung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Pernyataan ini ditegaskan Puan, yang mengatakan bahwa dukungan PDIP terhadap Jokowi tidak berubah sejak awal masa kepemimpinan Jokowi pada tahun 2014 hingga saat ini.
“Pak Jokowi merupakan presiden dari PDIP, yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, seperti dikutip pada Selasa 21 November 2023.
Puan menekankan bahwa sebagai partai pendukung, PDIP tidak hanya mengawal, tetapi juga memberikan kritik konstruktif kepada Jokowi. Tujuannya adalah memastikan kinerja pemerintah berjalan dengan baik dan berfokus pada kepentingan masyarakat.
Baca Juga: Hasto Kristiyanto Larang Pejabat PDIP Tekan Bawahan untuk Kepentingan Politik
“Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat,” kata Puan.
Sebagai partai pendukung, PDIP menginginkan agar pemerintahan Jokowi terus berpihak kepada masyarakat, terutama dalam hal penegakan hukum. Puan menyatakan bahwa PDIP tidak menutup kemungkinan untuk mengevaluasi strategi kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Evaluasi ini akan dilakukan terutama jika kritik yang sedang berkembang terhadap pasangan Ganjar – Mahfud berdampak negatif pada elektabilitas mereka sebagai calon presiden.
“Karena saya tanya, elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan pak Ganjar,” kata Puan.
Baca Juga: Siap Pimpin Pertemuan MIKTA, Puan Maharani: Indonesia Dapat Mengangkat Isu Geopolitik
Puan juga menyatakan bahwa kritik terhadap pemerintah Joko Widodo dapat disampaikan oleh kader PDIP baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, tujuan dari kritik tersebut adalah untuk memberikan kontribusi positif kepada pemerintah.
“Agar pemerintah dalam melakukan kinerjanya bisa memperbaiki diri, mengevaluasi program-programnya,” ujar Puan.
Sebelumnya, kritik terhadap pemerintah Jokowi disampaikan oleh Ganjar Pranowo, yang memberikan penilaian rendah terkait penegakan hukum di Indonesia. Ganjar memberikan skor 5 dari 10 dalam hal penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan pencegahan korupsi. Ganjar mengaitkan penurunan kualitas ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang dianggapnya sebagai faktor utama dalam pelemahan kinerja hukum di Indonesia saat ini.
Discussion about this post