Pakar UGM: Polarisasi dan Konflik Pilpres 2024 Lebih Rendah

SuaraNusantara.com-Para pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan pandangan positif terkait Pilpres 2024, dengan mengungkapkan polarisasi dan potensi konflik kemungkinan besar akan lebih rendah daripada pemilu sebelumnya.

Dr. Riza Noer Arfani, seorang dosen Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik di UGM, menyatakan bahwa potensi konflik horizontal dan vertikal dalam Pilpres 2024 relatif kecil, dan polarisasi ekstrem tampaknya tidak akan menjadi masalah.

“Kemungkinan polarisasi yang ekstrem hampir tidak ada. Apalagi pada pemilu legislatif, relatif tidak menghasilkan konflik di level grassroot,” ujarnya dalam kegiatan Pojok Bulaksumur yang berlangsung Jumat 27 Oktober, seperti dikutip dari laman UGM.

Baca Juga: Isu Pengkhianatan Perjanjian Batu Tulis, Babak Baru Perpolitikan Indonesia Menuju Pilpres 2024

Seiring dengan semakin meningkatnya literasi terhadap teknologi dan media digital, masyarakat menurutnya sudah lebih bisa memilah informasi yang mereka peroleh melalui media.

“Orang sudah tidak benar-benar percaya dan mengandalkan media, sehingga potensinya lebih kecil,” tutur Riza.

Dr. Abdul Gaffar Karim, seorang dosen Departemen Politik dan Pemerintahan UGM, menambahkan bahwa perbedaan dalam pertarungan dukungan dan polarisasi dalam Pilpres kali ini belum mencapai tingkat panas yang sama dengan pemilu sebelumnya. Selain itu, para pakar juga membahas isu politik dinasti dan konflik vertikal antara negara dan masyarakat, dengan menyoroti potensi erosi demokrasi jika masyarakat tidak terkonsolidasi dengan baik.

“Sekarang tidak seperti itu, jadi mungkin akan lebih tenang dibandingkan tahun 2014,” terangnya.

Baca Juga: KPU Verifikasi Dokumen Paslon Anies-Cak Imin dan Ganjar-Mahfud Besok

Dalam konteks literasi teknologi dan media digital yang semakin meningkat, para pakar menilai bahwa masyarakat lebih mampu memilah informasi yang mereka terima melalui media, yang dapat mengurangi potensi konflik. Meskipun isu politik dinasti dan isu lainnya tetap menjadi sorotan publik, potensi konflik vertikal dinilai relatif kecil. Potensi konflik ini memunculkan perdebatan tentang bagaimana politik dinasti dapat berjalan tanpa rekayasa di Indonesia.

Pemilu 2024 menjadi topik perbincangan penting dalam peta politik Indonesia, dan pandangan positif para pakar ini memberikan perspektif yang berbeda tentang potensi konflik dalam pemilu mendatang.