Suaranusantara.com – Kursi Penjabat (Pj) Gubernur pengganti Anies Baswedan yang pensiun pada 16 Oktober ini dinilai seksi, karena posisi Jakarta sebagai barometer politik nasional di tengah trauma polarisasi politik yang masih bersisa.
Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantoby mengatakan, kaum milenial menginginkan figur Pj Gubernur mampu menekan potensi polarisasi yang terjadi pada era gubernur Anies sejak tahun 2017 lalu.
Saat itu, kental istilah ‘Cebong’ dan ‘Kampret’ bagi yang mendukung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Ibu Kota.
“Kami ingin situasi seperti itu tidak ada lagi, sehingga Pemilu 2024 nanti bisa berjalan aman dan tentram,” ujar Alwan saat diskusi publik di Kedai Tempo, (6/10/2022).
Alwan mengatakan, Presiden Jokowi perlu menunjuk figur Pj Gubernur yang cocok dengan kebutuhan transisi menata Jakarta sebagai kota masa depan.
Selain itu, Pj Gubernur akan mengemban amanah selama dua tahun, dan berhadapan dengan tahun politik pada 2024 mendatang.
“Akan ada dimensi kerawanan seperti polarisasi, RUU IKN dan stabilitas politik serta kerangka program kerja berkelanjutan yang harus ditunaikan. Tentu DKI Jakarta membutuhkan sosok yang berpengalaman dan memiliki jiwa pemimpin,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, Kata Rakyat, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) dan Kelompok Milenial Jakarta telah melakukan kajian.
Tercatat ada lima analisis yang bisa disampaikan ketiga organisasi tersebut.
Pertama, Pj Gubernur DKI Jakarta harus memiliki pengalaman dan jiwa kepemimpinan, serta mengerti kondisi otonomi Jakarta.
Kedua,Pj Gubernur DKI Jakarta harus peka dan sensitif terhadap keberpihakan generasi milenial Jakarta.
Ketiga, rakyat DKI Jakarta membutuhkan sosok Pj yang bersih dari dugaan korupsi, serta latar belakang rekam jejak yang bersih.
Keempat, Pj Gubernur DKI Jakarta dihadapkan pada pekerjaan rumah besar, yaitu harus menyelesaikan regulasi tentang perubahan status Jakarta pasca IKN dipindah ke Kaltim.
“Kelima sosok Pj Gubernur harus berpengalaman dalam bidang legislasi dan mampu bersinergi dengan Kemendagri dan DPR RI,” jelasnya. (ADT)
Discussion about this post