PGRI Kota Tangerang Ajukan Keberatan Syarat Penilaian Seleksi Guru PPPK

Tangerang – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Tangerang menyoroti pelaksanaan seleksi para calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diikuti tenaga pendidik di Kota Tangerang.

Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin menyayangkan beberapa poin penilaian dalam seleksi tersebut tidak dilandasi nilai keadilan bagi para peserta seleksi.

Menurutnya, sedikitnya ada tiga poin penilaian yang ia catat, diantaranya masa kerja yang tidak diperhitungkan, persamaan nilai tes antara guru SD dan SMP, serta penempatan calon PPPK dari sekolah swasta ke sekolah negeri.

“Sebagai contohnya adalah masa kerja tenaga pendidik tidak diperhitungkan, malah mengutamakan usia tenaga pendidik,” terangnya, Selasa (19/10) di Wisma PGRI Kota Tangerang.

Pasalnya, menurut Jamaluddin, banyak guru yang masa kerjanya sudah lama tetapi tidak lolos.

“Mereka kalah dengan guru yang usianya sudah tua walaupun baru dua atau tiga tahun mengajar, dan usia yang sudah tua ini secara otomatis mendapat nilai plus jalur afirmasi,” terangnya.

Selain itu, adanya ketimpangan hasil nilai calon PPPK dari guru SD dan SMP. Ia menyatakan, banyak guru SD yang hasil nilainya lebih bagus dibandingkan hasil nilai guru SMP namun tidak lolos.

“Padahal guru SD itu bertugas sebagai guru kelas, dan mengajar banyak matapelajaran, dibanding guru SMP yang hanya satu matapelajaran,” paparnya.

Oleh sebab itu, pihaknya bersama Dinas Pendidikan Kota Tangerang akan menyampaikan aspirasi dari para tenaga pendidik secara langsung disampaikan kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pekan depan.

“Dinas Pendidikan Kota Tangerang bersama Kepala Dinas Pendidikan se Provinsi Banten pada tanggal 26 nanti akan melakukan kunjungan ke Mendikbud,” terangnya.

Pria yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang itu menjelaskan, nantinya ia akan meminta agar Kemendikbudristek meninjau ulang syarat penilaian dari pelaksanaan seleksi PPPK bagi tenaga pendidik.

“Semoga keberatan para guru terkait proses pelaksanaan seleksi PPPK dapat diterima dan dievaluasi dengan baik oleh para pemangku kebijakan,” harap Jamal. (Nji)