Pandeglang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang mengurangi jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan kegiatan sosialisasi pada Pilkada 2020.
Hal tersebut dilakukan setelah anggaran Pilkada yang disetujui Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang tak sesuai dengan yang diajukan.
Pemkab Pandeglang menyanggupi Rp68 miliar dari anggaran yang diajukan KPU sebesar Rp83 miliar.
“Pertama yang kami kurangi jumlah TPS sekitar 1.983 TPS dari 2.200 TPS dan mengurangi kegiatan sosialisasi, namun tidak merubah kaitan dengan persolaan subtansi, termasuk juga kegiatan bimbingan teknis yang coba kami ambil metode sederhana dan tentunya tidak mengurangi subtansi,” kata Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i, Rabu (2/10/2019).
Meski begitu, Suja’i yakin penyelenggaran Pilkada 2020 akan tetap berjalan dengan lancar.
“Karena semangat dari pimpinan kami, Pikada ini efektif dan efisien, berarti efisien itu kaitan dengan beban anggaran. Dengan alokasi yang di sediakan Rp68 miliar kami yakin bisa melaksanakan tahap demi tahap di Pilkada dengan lancar, tentunya sesuai dengan norma yang sudah menjadi ketetapan,” tuturnya.
Lain KPU, lain cerita dengan Bawaslu Pandeglang yang belum mendapatkan kepastian yang hingga saat jnj belun melakukan penandatanganan NPHD dengan pihak Pemkab Pandeglang.
Meski sebelumnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita sempat mempersilahkan Bawaslu untuk menandatangani NPHD dengan besar hibah Rp8 miliar.
“Sampai saat ini kami belum mendapat konfirmasi resmi mengenai besaran anggaran hibah Pilkada untuk Bawaslu,” kata Komisioner Bawaslu Pandeglang, Karsono.
Saat prosesi penandatanganan NPHD, Karsono meminta agar Pemkab Pandeglang dapat merealisasikan anggaran yang telah diajukan Bawaslu sebesar Rp24 Miliar.
“Kami berharap anggaran yang diberikan sesuai dengan peruntukkan tahapan sesuai draf yang kami ajukan Rp24 Miliar,” imbuhnya.(aep/and)
Discussion about this post