Jakarta-SuaraNusantara
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa TNI bersama-sama dengan komponen lainnya dengan Polri akan senantiasa netral terhadap jalannya pemilihan umum.
“Kita akan melaksanakan kegiatan ini bersama-sama Polri, kita solid dengan Polri untuk menjaga jalannya pesta demokrasi ini. Sehingga netralitas itu akan kita jaga di atas segala-galanya,” ujarnya kepada wartawan usai pelantikan dirinya sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/12/2017) sore.
Dia juga mengatakan, dirinya akan melanjutkan program yang sudah direncanakan Panglima TNI sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo, yaitu sinkronisasi kekuatan terhadap pembangunan nasional.
“Ada 5 program prioritas, yaitu pembangunan di Natuna, Tarakan, Morotai, Biak, Merauke dan Selaru akan saya lanjutkan karena itu adalah sejalan dengan program pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Panglima.
Mengenai mutasi di jajaran pimpinan tinggi TNI, Panglima TNI menegaskan bahwa mutasi itu ada aturannya. Ia menyebutkan, aturannya berdasarkan Jukmin yang ada adalah apabila personel tersebut sudah menjalani jabatan 2 tahun, kemudian memang diperlukan untuk kedinasan dalam rangka mendukung tugas pokok, mendukung visi dan misi pimpinan.
Sedangkan mengenai alat utama sistem persenjataan (alutsista), Panglima TNI mengemukakan alutsista yang dimiliki TNI saat ini berpedoman atau based on MEF (Minimum Essential Force) yang saat ini sudah masuk Rencana Strategi (Renstra) kedua, 2014-2019.
“Sehingga kita menunggu saja ada beberapa yang harus segera dipenuhi, diantaranya adalah pemenuhan pesawat tempur, radar, dan kapal selam, itu yang sedang kita tunggu. Sehingga restra kedua ini diharapkan, kalau pembagian restra pertama adalah 30%, 30%, dan 40% sehingga semuanya 100, dan saat ini kita menunggu realisasinya sampai 2019 nanti restra kedua sudah tercapai 30%,” terangnya.
Penulis: Yono
