Jakarta-SuaraNusantara
Bicara tentang ancaman komunisme di tahun 2017 sebenarnya tak ubahnya membicarakan zombie. Bangkai yang telah lama terkubur dan dihidupkan kembali.
Ibarat zombie, komunisme di tanah air sebenarnya isu usang yang kerap digunakan untuk menjatuhkan pamor pihak-pihak tertentu, dan kini tampaknya dibangkitkan kembali jelang Pemilu 2019.
Publik tentu masih ingat isu jelang Pemilu 2014 silam dimana Jokowi disebut-sebut berdarah Cina dan keluarganya pro komunis, sementara faktanya Jokowi asli berdarah Jawa, dan soal pro komunis tidak pernah ada bukti konkritnya. Semua isu tersebut diarahkan agar masyarakat membenci pihak tertentu, menjatuhkannya, dan pada saat bersamaan ada pihak lain yang tentunya akan diuntungkan.
Bahaya terbesar yang mengancam keutuhan NKRI belakangan ini sebenarnya berasal dari ormas-ormas anarkis yang intoleran. Ancaman yang sama juga datang dari pegiat media sosial yang saban hari memposting komen-komen dan meme anti agama dan etnis tertentu.
Komunis ancaman bagi NKRI? PKI ancaman? Bisa saja PKI memang menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa, namun ibarat zombie yang jalannya saja pelan dan sempoyongan sambil meracau tidak jelas, demikianlah ancaman komunis sebenarnya sangat minimalis. Justru ancaman ormas anarkis dan kaum intoleran yang jelas-jelas menjadi bom waktu dan akan menghancurkan negeri ini suatu saat nanti.
Adalah sangat berbahaya (dan sebenarnya sangat bodoh) bila kita mengalihkan kewaspadaan nasional pada PKI si hantu zombie, sementara pada saat bersamaan kita lalai memerhatikan ancaman yang datang dari kelompok intoleran.
Apalagi bila bicara soal pemberontakan PKI di tahun 1965. Jiwa yang kritis harus lebih dulu bertanya, benarkah di tahun itu terjadi kudeta? Benarkah PKI pelakunya, bila pemberontakan itu benar ada? Atau jangan-jangan pemberontak aslinya adalah ‘serigala berbulu domba’?
Sejarah mencatat pembantaian simpatisan PKI 1965 adalah buah kotor percaturan politik dunia di era Perang Dingin. Bahkan propaganda anti komunis yang disebarkan di Indonesia pun dirancang dan disusun di luar negeri.
Pada dekade 60an dunia didera konflik ideologi antara Amerika dan Uni Sovyet. Akibatnya perang proksi menjalar ke berbagai belahan Bumi. Jerman terbelah dua dan negara berkembang menjadi lahan lain perseteruan dua adidaya tesebut. Tahun 1963 Amerika Serikat gagal menjatuhkan benteng Komunisme di Kuba. Presiden baru AS, Lyndon B. Johnson, lalu beralih menginvasi Vietnam Utara.
Bagaimana kedua negara adidaya menjadikan negara berkembang sebagai catur politik terlihat dari banyaknya perang proksi selama dekade 1960an. Dekade 1960an mencatat sedikitnya 50 konflik semacam itu, yang terbanyak selama Perang Dingin. Uni Sovyet dan Cina terutama getol memasok senjata buat pemberontak komunis.
Indonesia adalah medan perang lain antara Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Mulai awal dekade 60an, Presiden Soekarno menjadi primadona politik yang diperebutkan oleh Presiden AS John F. Kennedy dan penguasa Uni Sovyet, Nikita Khrushchev.
Saat itu, meski masih sangat miskin, namun Indonesia menjadi kekuatan terbesar di Asia Tenggara dan mulai diperhitungkan di dunia. Kharisma Bung Karno menjadi salah satu sebab mengapa negara lain merasa enggan dengan Indonesia.
Soekarno yang sejak mudanya anti kapitalis semakin muak dengan kebijakan politik Blok Barat setelah Amerika Serikat membantu pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958. Sebagai balasannya, Soekarno mendekat kepada Blok Timur. Sukarno juga memerintahkan agresi militer terhadap Malaysia buat menentang pembentukan negara persemakmuran oleh Inggris. Soekarno saat itu beralasan dirinya menentang neo kolonialisme. Realitanya dia menyokong pemberontakan kelompok Komunis Malaysia di Serawak.
Soekarno yang merasa Indonesia sudah cukup kuat untuk meninggalkan asas netralitas, kemudian menghidupkan poros Moskow-Beijing-Jakarta. Memasuki dekade 1960an, Uni Sovyet tercatat sebagai pemberi bantuan terbesar ke Indonesia, melebihi negara lain. Beragam peralatan tempur tercanggih pemberian Uni Sovyet itu menjadikan kekuatan tempur Indonesia terbilang menakutkan.
Tapi sejarah mencatat, petualangan politik Soekarno bersama Moskow dan Beijing itu kemudian ternyata berujung fatal.
AS pun mulai berupaya menggembosi Partai Komunis Indonesia (PKI)). Mereka mengkhawatirkan Soekarno yang mulai tua akan mewariskan tahta kepada PKI. Kendati dimusuhi Jakarta, dinas rahasia barat tetap menjalin kontak dengan TNI yang dianggap satu-satunya harapan memberangus komunisme di Indonesia. Hingga peristiwa 65, AS telah melatih setidaknya 4.000 perwira TNI anti PKI.
Tahun 1971 mingguan Jerman Der Spiegel melaporkan pada 1965 dinas rahasia Jerman BND bekerjasama dengan CIA memerangi PKI di Indonesia. BND antara lain membantu TNI dengan memasok senjata api, alat komunikasi dan uang senilai 300.000 DM atau sekitar 700 ribu Euro.
Tahun 1965 BND memiliki seorang agen rahasia, eks perwira NAZI, Rudolf Oebsger-Röder yang menyamar sebagai wartawan di Jakarta. Agen rahasia inilah yang memotori kegiatan intelijen Jerman di Indonesia.
Reinhard Gehlen, Presiden BND, menulis dalam memoarnya bahwa keberhasilan Suharto “menumpas PKI patut dihargai setinggi tingginya.” Gehlen mengaku kehilangan “dua teman dekat” yang ikut dibunuh pada peristiwa G30S, salah satunya Brigjen Donald Isaac Pandjaitan
Sedangkan National Security Archive di AS mencatat dinas rahasia Inggris, MI6, yang beroperasi dari Singapura, menggandeng dinas rahasia Australia buat merancang propaganda hitam terhadap PKI, etnis Cina dan Sukarno. MI6 bahkan memanipulasi pemberitaan media asing seperti BBC. Propaganda yang banyak berkaca pada pemberontakan komunis Malaysia itu lalu diadopsi berbagai media Indonesia yang dikuasai TNI.
Hasilnya luar biasa. Rakyat, terutama generasi muda/pelajar/mahasiswa menjadi sangat membenci Soekarno. Etnis Cina jadi sasaran kemarahan rakyat karena negeri luluhur mereka, RRC, dituding mendalangi pemberontakan PKI, meski kenyataannya RRC bahkan enggan ‘terlalu dekat’ dengan DN Aidit, karena menilai Ketua PKI tersebut terlalu berangasan. Janji pemberian ratusan ribu pucuk senapan untuk mempersenjatai Angkatan ke-5 yang digagas PKI juga tidak pernah direalisasikan oleh RRC.
Menang tidak banyak bukti mengenai keterlibatan langsung dinas rahasia asing terhadap pembantaian simpatisan PKI. Yang jelas Kedutaan Besar Amerika Serikat menyerahkan daftar berisikan 5.000 nama jajaran pimpinan dan anggota PKI kepada TNI. Dokumen tersebut, kata Robert J. Martens, atase politik di kedubes AS, “adalah bantuan besar buat TNI.”
Di hari-hari pembantaian itu dunia merayakan kehancuran PKI di Indonesia. PM Australia Harold Holt (ki.) berkomentar “dengan dibunuhnya 500 ribu sampai 1 juta simpatisan Komunis, aman untuk berasumsi bahwa reorientasi (di Indonesia) sedang berlangsung.” Ironisnya Uni Sovyet cuma bereaksi dingin dengan menyebut pembantaian tersebut sebagai “insiden yang tragis.”
Ironisnya lagi, 52 tahun setelah G30S berlalu, muncul gerakan untuk menjadikan film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai tontonan masyarakat. Meski tidak berstatus ‘wajib ditonton’, namun gerakan ini patut dipertanyakan tujuannya. Benarkah semata-mata demi mengingatkan anak bangsa pada bahaya komunisme?
Hilmar Farid seorang sejarawan Indonesia, menyebut film Pengkhianatan G30S/PKI sebagai sebuah propaganda yang dicampur dengan “sejumlah fantasi (dari Orde Baru)”. Kritik yang sama datang dari wartawan Hendro Subroto yang meliput pengambilan jenazah para jenderal dari Lubang Buaya.
Banyak ketidakakuratan dalam film Pengkhianatan G30S/PKI yang seharusnya menjadikan film tersebut sebagai alat hiburan semata dan bukan fakta sejarah. Contoh paling fatal adalah penggambaran rapat-rapat petinggi PKI. Padahal tidak semua petinggi PKI hadir dalam rapat G30S, karena gerakan ini hanya dirancang oleh DN Aidit dan Biro Chusus-nya yang terdiri dari Syam, Pono dan Bono. Petinggi PKI lainnya praktis tidak tahu apa-apa.
Menurut penuturan Rusdiarno, Wakil Ketua II Biro Keamanan CC PKI yang kerap menggantikan Kusno sebagai pengawal pribadi DN Aidit, pagi hari 1 Oktober 1965, sejumlah pemimpin PKI seperti MH Lukman dan Sudisman merasa bingung dengan kejadian yang ada. Ini karena DN Aidit lebih banyak ‘bekerja’ dengan Biro Chusus-nya saja dan mengabaikan petinggi PKI lainnya.
“Saya tanya-tanya terus ke MH Lukman, ‘ada apa ini?’. Mungkin karena bosan ditanya terus, dia malah bentak saya. ‘Saya juga nggak tahu ada apa! Kamu cari tahu saja sendiri!’ Akhirnya saya keluar bawa mobil, jalanan sepi, tapi tentara di mana-mana,” tutur Rusdiarno kepada penulis, beberapa waktu lalu.
Penggambaran dalam film juga mengesankan G30S dirancang sangat rahasia. Kenyataannya sekitar sebulan sebelum kejadian, intelijen TNI AD sudah tahu bahwa akan ada gerakan penculikan terhadap beberapa jenderal, namun petinggi TNI AD saat itu, termasuk Jenderal Ahmad Yani tidak terlalu menghiraukannya karena menganggapnya sebagai isu belaka.
Menurut kesaksian Letkol Abdul Latif, malam sebelum G30S, dirinya juga sudah memberi tahu Soeharto selaku Panglima Kostrad, namun Soeharto diam saja, cuma manggut-manggut.
Demikian juga penggambaran bahwa gerakan direncanakan dengan sangat teliti. Faktanya, menurut Brigadir Jenderal Soepardjo, salah satu tokoh kunci G30S yang belakangan dihukum mati, gerakan ini dipimpin oleh orang-orang yang “keheranan, ragu-ragu, dan tidak terorganisir”. Keterangan ini selaras dengan hasil penelitian banyak sejarahwan.
Tidak adanya rencana cadangan bila gerakan gagal merupakan bukti bahwa G30S memang dilakukan secara sembrono dan dikerjakan oleh beberapa petualang yang tidak memahami strategi militer dengan baik.
Kontributor: Eka M/DW
