Panji Gumilang Gugat Rp 1 Triliun Waketum MUI, Anwar Abbas: Saya Taat dan Hormati Hukum

SuaraNusantara.com – Belakangan ini Kontroversi Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang terus tuai polemik.

Baru-baru ini Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya menggugat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Wakil Ketua Umum (Waketum) Anwar Abbas Rp1 triliun.

Anwar Abbas digugat dengan sangkaan perbuatan melawan hukum terhadap Panji Gumilang, Pimpinan Ponpes Al-Zaytun tersebut merasa disudutkan oleh MUI dan Anwar Abbas.

BACAJUGA

Panji Gumilang Gugat Gubernur Jawa Bara RP 9 Triliun

Bareskrim Dalami Dugaan Pencucian Uang Al Zaytun oleh Panji Gumilang

Anwar mengatakan jika dirinya siap menghadapi gugatan yang panji layangkan.

“Iya. Saya taat dan menghormati hukum,” kata Anwar Abbas kepada wartawan, Senin, 10 Juli 2023.

Dirinya enggan banyak berkomentar mengenai dirinya dalam menghadapi gugatan Rp1 triliun Panji Gumilang. termasuk persiapan menghadapi gugatan.

“Persiapan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.

Diketahui Panji Gumilang menggugat Waketum MUI Anwar Abbas karena perbuatan melawan hukum. Dalam permohonannya Panji Menuntut Anwar membayar ganti rugi Rp1 triliun.

Gugatan itu terdaftar di nomor perkara 415/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Gugatan didaftarkan pada Kamis (6/7) dan klasifikasi perkaranya adalah perbuatan melawan hukum.

“Kami penasihat hukum pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun mengajukan gugatan kepada Anwar Abbas dan MUI sebagai turut tergugat. Dalam surat gugatan kami uraikan semua hal yang harus diuraikan, dan kami juga menuntut ganti rugi sebesar Rp 1 rupiah dan Rp 1 triliun atas kerugian material dan imateriel,” ujar pengacara Panji Gumilang, Hendra Efendi, kepada wartawan, Senin, 10 Juli 2023.

Selain menggugat, pihak Panji Gumilang berencana melaporkan Anwar Abbas ke polisi. Namun, belum diketahui kapan mereka akan melapor.

“Bahwa selain gugatan perdata, kami akan melaporkan Anwar Abbas ke pihak kepolisian sebagaimana para wali santri melaporkan Saudara Ken Setiawan ke pihak kepolisian, walau sampai release ini disampaikan pihak Bareskrim belum mem-follow up laporan para wali santri, sementara laporan Ken Setiawan menjadi salah satu dasar Bareskrim untuk memeriksa klien kami,” katanya. (Alief)