Kota Tangerang – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Marinus Gea menyerap aspirasi warga RT 02 RW 01 Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kota Tangerang terkait pembebasan lahan pembangunan jalan Tol Kunciran-Bandara, Senin (25/3/2019).
Marinus Gea yang hadir bersama anggota DPRD Kota Tangerang, Supardi langsung disodorkan sejumlah persoalan oleh warga setempat.
Dalam kunjungan tersebut, politisi PDI Perjuangan itu banyak mendengar keluhan terkait rendahnya harga tanah yang ditawarkan tim appraisal kepada warga. Bahkan oknum petugas pengadilan, lawyer tim pembebas lahan dan beberapa oknum lain kerap melakukan pemaksaan.
Baca Juga: Nasib Korban Proyek Tol Kunciran – Bandara di Benda Kian Tak Jelas
Menanggapi keluhan tersebut, Marinus Gea menyatakan bahwa apa yang disampaikan oknum tersebut kepada masyarakat terkait pembebasan lahan tidak merepresentasikan pemerintahan Jokowi.
Pasalnya kata Marinus, berkali-kali Jokowi selalu menyampaikan terkait pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur selalu mengedepankan ganti untung.
“Jangan sampai ibaratnya seperti warga jual kambing dapat ayam. Tetapi, pemerintah akan membeli ayam warga seharga kambing,” tuturnya.
Caleg DPR RI nomor urut 4 dari PDI Perjuangan ini menegaskan, jika ada pihak-pihak yang mencoba melakukan tindakan yang kurang baik, bukanlah mencerminkan tindakan pemerintah.
“Pemerintah tentunya tidak akan berani menindas warganya sendiri. Saya khawatir ini hanya ulah segelintir oknum yang mencari keuntungan atas persoalan ini,” tegasnya.
Marinus menegaskan, dalam waktu dekat ia akan mengumpulkan tim lawyer untuk membantunya menyelesaikan persoalan ini.
“Jadi masalahnya sudah begitu kompleks, ada yang uangnya ditahan oleh pengadilan, ada juga yang belum bersedia menyerahkan lahan dan masih banyak lagi. Jadi perlu kita pelajari terlebih dahulu,” jelasnya.
Baca Juga: Unjuk Rasa Pembebasan Lahan Bandara Soekarno-Hatta, Warga Ancam Terbangkan Layang-layang
Sementara Dedi Sutrisno (39) salah satu warga yang terdampak pembebasan lahan menuturkan, ia bersama 27 kepala keluarga lainnya mengaku masih ingin bertahan.
“Saat ini harga yang ditawarkan oleh tim appraisal untuk satu meter tanah seharga Rp2,6 juta. Kami ingin diangka Rp6,5 juta per meternya,” tegas Dedi.
Alasan Dedi bukan tanpa sebab, pasalnya warga di kampung sebelah menjual tanah mereka dengan nilai Rp10 juta per meter.
“Kami tidak ada niatan menghalangi program pemerintah, kami hanya ingin dimanusiakan, jangan sampai ketika pindah dari sini kami enggak punya rumah,” tukasnya.(aul/nji)