Jakarta-SuaraNusantara
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu Dewi Suryana ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka setelah Kamis (8/9/2017) kemarin tertangkap basah menerima suap sebesar Rp. 125 juta
Dewi Suryana menerima suap terkait penanganan perkara pidana khusus TPK 2017 PN Bengkulu. dengan tersangka Wilson. Pemberian uang melalui Syuhadatul itu disinyalir untuk mempengaruhi perkara dugaan korupsi yang menjerat Wilson.
Selain Dewi, KPK juga menetapkan Panitera Pengganti Hendra Kurniawan sebagai tersangka. KPK juga menetapkan status tersangka kepada Syuhadatul Islamy, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih berkaitan keluarga dengan terdakwa Wilson.
Terkait itu, Mahkamah Agung (MA) langsung mengambil langkah dengan menonaktifkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu Kaswanto.
“MA telah menonaktifkan sementara Ketua PN Bengkulu selaku atasan langsung dari hakim tersebut (Dewi Suryana) dan juga Panitera PN Bengkulu selaku atasan langsung dari panitera pengganti tersebut. Keduanya sementara dipekerjakan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Ini SK-nya sudah ada,” kata Ketua Muda Pengawasan MA Sunarto saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (7/9/2017) malam.
Dia menegaskan dinonaktifkannya Ketua PN Bengkulu karena sebagai atasan harus ikut bertanggung jawab dengan kejadian yang melibatkan anak buahnya.
“Ini ada dasarnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan. Jadi, kami tidak main-main, atasan langsung harus bertanggung jawab juga, jadi pimpinan pengadilan sekarang bebannya jauh lebih berat,” ujar Sunarto.
Penulis: Yon K
