Jakarta-SuaraNusantara
Bendungan Ir. H. Djuanda yang lebih dikenal dengan sebutan Bendungan Jatiluhur atau Waduk Jatiluhur, tahun ini genap berusia 50 tahun. Bendungan terbesar di Indonesia tersebut telah memberikan banyak manfaat kepada masyarakat khususnya yang bermukim di Jakarta dan Jawa Barat. Daya tampungnya sebesar 3 miliar m3, atau masih tiga kali lipat dari Bendungan Jatigede yang baru diresmikan dengan daya tampung 980 juta m3.
Bendungan Jatiluhur dibangun pada tahun 1957 dan diresmikan pada 1967. Bendungan yang terletak di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat tersebut dibangun oleh kontraktor asal Perancis Coyne et Bellier. Dengan tinggi bendungan mencapai 100 meter dan panjang bendungan 1,2 km, bendungan ini menahan air Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di Jawa Barat.
Bendungan Jatiluhur merupakan waduk serbaguna pertama di Indonesia untuk memenuhi berbagai kebutuhan air, di antaranya untuk keperluan irigasi yang mengairi 240.000 ha sawah di daerah Purwakarta, Karawang, Bekasi dan Indramayu, dan juga untuk memenuhi kebutuhan air bagi industri dan air bersih warga sekitar, termasuk warga Jakarta.
Bendungan ini juga berfungsi untuk pengendalian banjir di hilir Bendungan, sepanjang saluran Tarum Barat, saluran Tarum Timur dan saluran Tarum Utara seluas kurang lebih 20.000 ha, juga sebagai penghasil tenaga listrik (PLTA) yang sudah terpasang sebesar 187,5 megawatt dan fungsi pariwisata serta olahraga air. Keberadaan bendungan ini juga dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk perikanan.
“Untuk ke depannya pekerjaan besar kita adalah terus mengoptimalkan kemanfaaatan Bendungan Jatiluhur yang sudah berumur 50 tahun di Wilayah Sungai Citarum,” kata Menteri Basuki saat membuka acara Seminar Nasional “Setengah Abad Bendungan Ir. H. Djuanda Menghidupi Negeri” di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, beberapa saat lalu.
Basuki menyatakan tantangan terbesar dalam pengelolaan Bendungan Jatiluhur adalah mempertahankan dan meningkatkan fungsi serta manfaat bendungan sehingga menjamin pendistribusian air tepat jumlah, waktu, dan mutu.
Untuk mencapai hal tersebut, perlu optimasi bendungan melalui pembangunan tanggul di daerah hilir seperti Muara Gembong untuk mengatasi banjir yang terjadi hampir setiap tahun. Selain itu menjaga kualitas air juga penting agar suplai air, baik untuk air irigasi maupun air minum sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan.
Terkait adanya budidaya perikanan berupa keramba apung yang berkontribusi terhadap pencemaran air bendungan, Basuki meminta agar ijin keramba ditata kembali dan dibicarakan dalam konteks budidaya perikanan tangkap dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Penulis: Yon/Jay