Jakarta-SuaraNusantara
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menang dalam putusan sela di tingkat Mahkamah Agung (MA) untuk perkara reklamasi Pulau G. Dalam putusan selanya, MA memerintahkan penggugat untuk melengkapi berkas.
Dikutip dari detik.com, kasus bermula saat terbit izin reklamasi Pulau G. Izin tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta bernomor 2238/2014 tentang Pemberian Izin Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa sebagai pihak pengembang.
Pihak yang tidak setuju dengan SK itu lalu menggugat ke pengadilan. Kelompok masyarakat yang menggugat yaitu LSM Kiara dan LSM Walhi. Sedangkan perorangan yaitu Nur Saepudin dan Tri Sutrisno. Gugatan pun dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Pada 31 Mei 2016, PTUN Jakarta memutuskan mencabut izin reklamasi Pulau G dan memerintahkan Gubernur Ahok untuk menunda pelaksanaan reklamasi. Atas vonis itu, Ahok tak terima dan mengajukan banding.
Gayung bersambut. Pada 17 Oktober 2016, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta membalik keadaan. Majelis tinggi mencabut perintah penundaan reklamasi Pulau G dan tidak menerima permohonan penggugat. Reklamasi Pulau G dinyatakan sah dan legal.
Mendapati putusan itu, giliran kubu penggugat yang tidak terima dan mengajukan kasasi. Nah, dalam pemeriksaan di tingkat kasasi ditemukan beberapa kejanggalan.
Majelis kasasi menemukan fakta bila Nur Saepudin dan Tri Sutrisno mencabut surat kuasa gugatan. Namun, pencabutan surat kuasa itu tidak ada aslinya. Oleh sebab itu, hakim agung perlu memastikan kebenaran pencabutan surat kuasa dari Nur Saepudin dan Tri Sutrisno.
“Mengadili, memerintahkan PTUN Jakarta untuk melakukan pemeriksaa yang berkaitan dengan meminta surat asli Surat Pencabutan Surat Kuasa dari Nur Kuasa dari Nur Saepudin dan Tri Sutrisno, sebelum dikirimkan ke MA harus didaftarkan terlebih dahulu ke PTUN Jakarta,” putus majelis sebagaimana dilansir website MA, beberapa saat lalu.
Duduk sebagai ketua majelis yaitu hakim agung Yulis dengan anggota hakim agung Yosran-hakim agung Irfan Fachrudin.
“Berita Acara Pemeriksaan terhadap hal tersebut di atas agar segera dikirimkan kembali bersama berkas dalam perkara a quo ke MA,” ujar majelis dengan suara bulat pada 13 Maret 2017.
Penulis: Yon/dtc
