Bolmong-SuaraNusantara
Beragam tanggapan bermunculan dari masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, terkait Laporan Harta Kekayaan dua calon Bupati Bolmong, yakni Yasti Soepredjo Mokoagow dan Salihi B Mokodongan yang dirilis Penyelenggara Negara (LHKPN), Senin (30/1/2017) lalu.
Masyarakat mempertanyakan jumlah kekayaan Yasti yang sangat fantastis, mencapai Rp. 2.268.912.335.973 (Dua triliun, dua ratus enam puluh delapan miliar, sembilan ratus dua belas juta, tiga ratus tiga puluh lima ribu, sembilan ratus tujuh puluh tiga) dan US$91,3 ribu. Bahkan, sampai hari ini di media sosial, harta kekayaan Yasti tersebut masih menjadi topik pembicaraan hangat.
Tidak Wajar
Sejumlah pihak menyebut harta Yasti patut dipertanyakan. Bahkan mereka menilai perolehan harta Yasti tidak wajar. Denny Mokodompit di grup facebooknya menyebut, dalam sebulan harta Yasti bertambah hingga Rp. 102,4 miliar. Angka itu didapat Denny, dari selisih jumlah harta Yasti berdasarkan LHKPN tanggal 11 Desember 2014 dengan LHKPN tanggal 27 September 2016 sebesar Rp. 2. 253.280.000.000 dibagi 22 bulan (Desember 2014 – September 2016).
Bagi publik, perolehan harta yang signifikan itu dianggap tidak sebanding dengan penghasilan Yasti sebagai anggota DPR RI. Apalagi, diketahui penghasilan anggota DPR RI berkisar antara Rp. 58 juta hingga Rp. 60 juta perbulan.
Namun demikian, tak sedikit pula yang menilai wajar kekayaan Yasti sebanyak itu. Pasalnya menurut mereka, selain pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode, Yasti juga dikenal sebagai pekerja keras, pengusaha dan kontraktor sukses. Tak hanya itu, Yasti juga mengoleksi sejumlah usaha di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan dan usaha lainnya.
Surat Berharga
Sayangnya, berdasarkan LHKPN yang dilaporkan tanggal 27 September 2016, kekayaan Yasti terkait dengan aktivitasnya sebagai pengusaha tak begitu menonjol. Tercatat Yasti hanya memiliki surat berharga atau saham senilai Rp. 1.185.000.000, dengan rincian, tahun investasi 2009 yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp. 885.000.000 dan tahun investasi 2010 yang berasal dari hasil sendiri senilai Rp. 300.000.000.
Pun dari usaha peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya, Yasti hanya mengoleksi kekayaan sebanyak Rp. 575.000.000.
Jika mencermati LHKPN, peningkatan harta kekayaan Yasti dari hanya Rp. 15.653.443.998 dan US$97 ribu pada pelaporan tanggal 11 Desember 2014, menjadi sebesar Rp. 2.268.912.335.973 dan US$ 91,3 pada pelaporan tanggal 27 September 2016. Maka akan terlihat dengan jelas, peningkatan yang terbilang sangat signifikan itu terjadi pada kekayaan berbentuk Giro dan Setara Kas.
Pada LHKPN 11 Desember 2014, Giro dan Setara Kas milik Yasti hanya berjumlah Rp. 5.226.493.998 dan US$97,025 ribu. Namun melonjak naik menjadi Rp. 2.251.044.835.973 dan US$ 91,354 ribu pada LHKPN 27 September 2016.
Rekening Gendut
Pakar pidana pencucian uang, DR Yenti Garnasih SH MH yang dihubungi wartawan via telepon, Selasa (31/1/2017) kemarin mengatakan, peningkatan harta kekayaan mencapai dua triliun dalam waktu dua tahun bagi seorang anggota DPR patut dicurigai.
“Bukan berarti orang tidak boleh punya uang dua triliun. Tetapi dalam dua tahun uang sebanyak itu diperoleh darimana?” tanya Yenti.
Apalagi menurut Yenti, harta tersebut dalam bentuk rekening giro atau tabungan. Mestinya, lanjut Yenti, dengan LHKPN itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah bisa mendalami kemungkinan adanya transaksi mencurigakan dalam rekening gendut tersebut.
Demikian juga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mestinya sudah bisa melakukan penyelidikan. “Ini menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melakukan penyelidikan,” tambah mantan Anggota Tim Pansel KPK ini.
Transaksi Mencurigakan
Diketahui, selama menjadi anggota DPR RI 2 periode, 1999-2014 dan 2014-2019, nama Yasti Soepredjo Mokoagow kerap dikaitkan dengan sejumlah kasus korupsi.
Pada April 2012 misalnya, diberitakan sejumlah media nasional, Yasti bersama Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, dan anggota DPR Sonny Waplau diduga melakukan transaksi keuangan mencurigakan dengan nilai total lebih dari Rp 1 triliun.
Meski membenarkan adanya transaksi di rekeningnya. Namun, menurut Yasti, transaksi tersebut dilakukan sebelum dirinya menjadi anggota DPR.
“Itu terjadi pada September 2009. Saya dilantik (sebagai anggota DPR) pada 1 Oktober 2009,” ujar Yasti kepada sejumlah media saat itu.
Dokumen Nazaruddin
Tak hanya itu, dari data yang diperoleh wartawan, mantan Ketua Komisi V DPR RI ini pernah diperiksa KPK pada Senin, 19 November 2012 silam, terkait dugaan penyelewengan pada proyek pembangunan sekolah pelayaran di Sorong oleh Kementerian Perhubungan anggaran 2011.
Pengusutan kasus berdasarkan salinan dokumen yang disita KPK dari kantor Muhammad Nazaruddin, Grup Permai di Mampang, 22 April 2011, yang menyebutkan dana untuk Yasti, politikus PAN yang menjadi Ketua Komisi Perhubungan DPR, tertulis sebesar Rp 1,1 miliar.
“Keperluan untuk komitmen Ibu Yasti (Ketua Komisi V) Proyek Kemenhub 2011 (5% dari 112 M potong tax Rating School Sorong),” begitu tertulis dalam dokumen tersebut.
Dokumen itu dibundel dengan catatan bukti pengeluaran kas Rp 1,1 miliar untuk pembelian barang proyek Kementerian Perhubungan 2011 tertanggal 9 April 2011.
Pun hasil penelusuran Koran Bolmong mengungkap dokumen ini juga tertera dalam salinan Putusan Mahkamah Agung terkait perkara pidana atas nama Muhammad Nazaruddin bernomor: 2223-K-Pid.Sus/2012 tanggal 22 Januari 2013.
Namun, saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, Yasti mengaku tidak mengenal Yulianis dan Nazaruddin. Juga tidak pernah menerima apapun dari kedua orang tersebut. Bahkan, Yasti mempersilakan KPK memeriksa seluruh rekening dan transaksi keuangan miliknya.
“Jangankan rekening saya, rekening seluruh keluarga besar saya pun silakan diperiksa,” tegas Yasti saat itu.
Suap Kemen PUPR
Terakhir di tahun 2016, nama Yasti Soepredjo Mokoagow kembali terseret dalam pusaran korupsi, yakni suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Berdasarkan Surat Tugas No.150/Kom.V/DPR RI/VII/2015 Agustus 2015 lalu, diketahui Pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI sebanyak 20 orang, salah satunya Yasti Soepredjo Mokoagow telah melakukan kunjungan kerja ke Maluku.
Dan menurut keterangan Anggota DPR RI Elion Numberi usai diperiksa KPK pada Jumat, 4 November 2016, seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi V yang melakukan kunjungan kerja ke Maluku pada Agustus 2015 telah menerima uang suap dari pengusaha Abdul Khoir melalui Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary, kecuali dirinya (Elion Numberi)
Tak hanya itu, mantan Anggota DPR yang juga kolega Yasti di Komisi V, Damayanti Wisnu Putranti menyebut, sesuai amar putusan perkara dirinya, semua anggota Komisi V yang berjumlah 54 orang diduga terlibat tindak pidana korupsi kasus suap proyek Kemen PUPR.
Sementara, Yasti ketika dikonfirmasi wartawan usai acara Debat Publik di depan gedung Bagas Raya, Yadika pada Rabu (24/01) lalu, membantah keterlibatannya dalam kasus suap tersebut. Menurut Yasti, saat kunjungan kerja, ia hanya sehari di Maluku.
“Sampai di Maluku hanya ketemu Gubernur, saya balik lagi ke Jakarta,” ujar Yasti. (A. Sumaredi)
